KPK OTT Jaksa di Banten, Amankan Duit Rp900 Juta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pegawai DJP di Jakarta Utara, terkait dugaan pengaturan pajak sektor tambang yang melibatkan delapan orang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita logam mulia senilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Pajak Jakarta Utara, mengamankan delapan pihak terkait.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai tahun 2026 dengan operasi tangkap tangan (OTT) perdana, menargetkan pegawai pajak dari Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara. Penangkapan ini menjadi sorotan awal tahun dalam upaya pemberantasan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pegawai pajak di DJP Jakarta Utara, menyita ratusan juta rupiah dan valas terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak.

KPK amankan delapan orang dan uang ratusan juta rupiah dalam OTT Kantor Pajak Jakarta Utara terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak. Siapa saja yang terlibat?

KPK mengamankan delapan pejabat DJP Kemenkeu dalam OTT di Jakarta Utara. Sejumlah uang ratusan juta rupiah dan valuta asing turut disita.

Dalam OTT kali ini, tim satgas KPK telah mengamankan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Kantor Wilayah Jakarta Utara (Jakut).

Kerja tim pemberantasan korupsi menyasar ke pelbagai sektor dugaan rasuah, mulai dari sektor kesehatan, pekerjaan umum hingga jual beli jabatan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membenarkan adanya OTT tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan keenam terduga pelaku sedang menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menerangkan, kasus ini bermula dari perkara pidana umum yang sedang bergulir di persidangan.

Asep Guntur Rahayu, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, mengungkapkan proses hukum terhadap oknum tersebut telah diserahkan kepada lembaga asalnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara intensif telusuri keterlibatan anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024 lainnya, selain Sudewo, dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub, membuka potensi p

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Maidi, mantan Wali Kota Madiun, dapat mengganggu iklim usaha di Kota Madiun, Jawa Timur.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus gratifikasi Madiun dengan menggeledah rumah tersangka Thariq Megah, fokus pada mekanisme pengadaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

KPK saat ini masih menunggu hasil penghitungan dari BPK mengenai kerugian negara yang terjadi dalam kasus korupsi kuota haji.

Artinya, tepat hanya beberapa bulan setelah dilantik pada Februari di tahun yang sama.

Kebijakan ini dinilai menjadi terobosan untuk mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kejaksaan Agung menegaskan kesiapan penuh dalam pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru yang berlaku efektif 2 Januari 2026, menandai era baru penegakan hukum di Indonesia.

KPK resmi limpahkan tersangka OTT Banten ke Kejaksaan Agung setelah penangkapan seorang jaksa dan pihak swasta, menandai kolaborasi pemberantasan korupsi yang kuat.

Kejaksaan Tinggi Banten memberikan tanggapan mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap salah satu jaksa di wilayah Banten.

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Banten dan Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap dua pengacara yang terlibat bersama jaksa.

KPK melakukan OTT terhadap seorang jaksa dari Kejati Banten diduga terlibat pemerasan terhadap seorang warga negara asing asal Korea Selatan di Tangerang.

Dalam rekaman, terdengar ucapan dari seseorang di lokasi yang menyebut adanya permintaan uang.