Kasus Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan di balik penyegelan rumah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, yang berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) kasus suap Bupati Bekasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan di balik penyegelan rumah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, yang berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) kasus suap Bupati Bekasi.

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang ditetapkan sebagai tersangka suap ijon proyek senilai Rp9,5 miliar oleh KPK. Simak kronologi penangkapan dan pernyataan maafnya kepada warga Bekasi.

KPK kembali memeriksa terpidana Zarof Ricar terkait percakapannya dengan Hasbi Hasan dalam kasus pencucian uang. Penemuan percakapan di barang bukti elektronik Hasbi Hasan menjadi kunci penyelidikan.

Menurut majelis hakim, vonis lepas Djuyamto dan kawan-kawan (dkk) terhadap perkara CPO sangat janggal karena terdapat suap dalam mengatur putusan.

Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat menegaskan bahwa penggunaan uang suap untuk kegiatan sosial tidak dapat dijadikan alasan pembenar atau pemaaf, menolak dalih terdakwa Djuyamto.

Eks Panitera PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, dijatuhi vonis 11,5 tahun penjara atas kasus suap putusan CPO. Simak detail vonis Wahyu Gunawan dan implikasinya terhadap integritas peradilan.

KPK kembali menetapkan dua tersangka baru, EKW dan MHC, dalam kasus suap proyek DJKA Kemenhub, menambah daftar panjang menjadi 19 orang. Siapa mereka dan bagaimana peranannya?

KPK terus usut kasus DJKA Kemenhub klaster Medan dengan memeriksa tiga terpidana di Lapas Sukamiskin, mengungkap pengaturan lelang dan aliran fee proyek kereta api.

KPK melakukan penggeledahan lanjutan di rumah Direktur RSUD dr Harjono Ponorogo, dr Yunus Mahatma, di Madiun terkait kasus suap. Dalam Penggeledahan KPK RSUD Ponorogo ini, mobil mewah ditemukan.

Hasyim ditanya mengenai pemahamannya tentang dugaan suap yang dilakukan Harun terhadap mantan koleganya, Wahyu Setiawan.

Febri Diansyah menegaskan, uang suap pengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) Caleg DPR RI yang menjerat kliennya jelas berasal dari Harun Masiku.

Sedangkan, dua hakim nonaktif lainnya Erintuah Damanik dan Mangapul dituntut masing-masing 9 tahun penjara

Menteri Supratman hanya mengarahkan, agar kasus tersebut ditanyakan ke Mahkamah Agung.

Salah satu tersangka Wahyu Gunawan selaku panitera muda perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Ketiganya menerima suap terkait vonis lepas (ontslag) perkara korupsi Migor. Total suap mencapai Rp22,5 miliar.

Mahkamah Agung (MA) juga diminta memperketat pengawasan internal.

Kejaksaan Agung menyita 360.000 dollar AS atau setara Rp5,9 miliar dari rumah Ali Muhtarom.

Kasus suap ini diketahui berkaitan dengan vonis onslag atau putusan lepas pada kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO).

Dugaan penyuapan ini terkait putusan lepas (ontslag) perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah.