Natalius Pigai Desak Polisi Lakukan Investigasi Menyeluruh Terhadap Ancaman Aktivis

Tokoh HAM Natalius Pigai mendesak kepolisian untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait serangkaian ancaman terhadap aktivis dan influencer. Siapa dalang di baliknya dan bagaimana polisi akan menanganinya?

JAKARTA – Tokoh hak asasi manusia, Natalius Pigai, mendesak kepolisian untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap serangkaian tindakan intimidasi dan ancaman yang menargetkan aktivis serta influencer media sosial. Desakan ini muncul setelah para pegiat tersebut melayangkan kritik keras terhadap penanganan pemerintah atas bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pigai dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (3/1), menyusul laporan mengenai teror yang diterima beberapa individu. Ia menekankan pentingnya mengungkap motif di balik ancaman tersebut dan menindak tegas para pelaku agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Insiden ini menyoroti kembali isu kebebasan berpendapat di Indonesia, di mana kritik terhadap kebijakan publik seringkali berujung pada tekanan. Polisi diharapkan dapat bertindak cepat untuk memastikan keamanan para warga negara yang menggunakan haknya untuk bersuara.

Desakan Tokoh HAM Natalius Pigai untuk Investigasi Ancaman Aktivis

Natalius Pigai, seorang tokoh hak asasi manusia dan mantan Komisioner Komnas HAM, secara tegas meminta kepolisian untuk menindaklanjuti laporan intimidasi dan teror yang dialami oleh sejumlah influencer dan aktivis. "Menanggapi intimidasi dan teror terhadap beberapa influencer, saya meminta polisi untuk melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap motif dan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku," kata Pigai.

Menurut Pigai, Indonesia saat ini berada dalam kondisi "surplus demokrasi", di mana setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menyampaikan pemikiran dan opini tanpa batasan, termasuk dari pihak pemerintah. Ia menyambut baik kritik yang disuarakan oleh aktivis dan influencer media sosial, menegaskan bahwa ekspresi semacam itu tetap berada dalam koridor kebebasan berbicara. "Dalam hal ini, lembaga pemerintah tidak membatasi hak-hak ini dengan cara apa pun," tambah Pigai.

Pigai juga menolak tudingan bahwa pemerintah berada di balik tindakan intimidasi tersebut, menekankan bahwa aksi-aksi tersebut bukan dilakukan oleh aktor negara. Namun, ia mengingatkan publik untuk menyampaikan kritik secara bertanggung jawab, menghindari serangan pribadi terhadap individu atau institusi, serta tidak menggunakan kritik hanya untuk mencari perhatian pribadi atau popularitas di media sosial.

Pentingnya kritik yang rasional juga disoroti oleh Pigai, yang memperingatkan agar tidak menggunakan kesalahan logika seperti serangan ad hominem, manipulasi emosional, dan generalisasi berlebihan. Masyarakat, tambahnya, juga harus menanggapi informasi yang beredar di media sosial secara rasional.

Rangkaian Ancaman Mengerikan Terhadap Para Pengkritik

Setelah melontarkan kritik terhadap respons pemerintah terhadap bencana alam, beberapa aktivis dan influencer media sosial melaporkan telah menerima ancaman dari individu tak dikenal. Insiden ini memicu kekhawatiran serius akan keselamatan mereka dan kebebasan berpendapat di ruang publik.

Salah satu korban adalah Ramon Dony Adam, yang dikenal sebagai DJ Donny. Ia melaporkan bahwa rumahnya didatangi dengan kiriman bangkai ayam dan surat ancaman pada 29 Desember. Dua hari kemudian, sebuah bom molotov dilemparkan ke rumahnya, menunjukkan eskalasi ancaman yang serius.

Ancaman serupa juga dialami oleh Iqbal Damanik, seorang aktivis yang berafiliasi dengan Greenpeace Indonesia. Ia menerima bangkai ayam dan surat ancaman di kediamannya, yang berisi peringatan keras: "jaga ucapanmu jika ingin keluargamu aman."

Influencer lainnya, Sherly Annavita, melaporkan bahwa mobilnya dirusak, dan sebuah surat ancaman yang menuduhnya berbicara demi keuntungan pribadi dikirim ke rumahnya antara 29 hingga 30 Desember. Rangkaian kejadian ini mengindikasikan adanya pola intimidasi yang terkoordinasi terhadap para pengkritik.

Tanggung Jawab Bersama dalam Menanggapi Bencana dan Kritik

Pigai juga mengingatkan publik agar tidak menggambarkan pemerintah sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas bencana alam di Sumatra. Ia mencatat bahwa belum ada penyelidikan resmi yang menentukan kesalahan atau tanggung jawab secara spesifik.

Kritik yang konstruktif dan berbasis fakta sangat diperlukan untuk perbaikan, namun harus diimbangi dengan pemahaman bahwa penanganan bencana adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya memiliki peran masing-masing dalam mitigasi dan penanggulangan bencana.

Penting bagi semua pihak untuk menjaga iklim diskusi yang sehat dan produktif, di mana perbedaan pandangan dapat disampaikan tanpa rasa takut akan intimidasi. Keamanan para aktivis dan influencer yang menyuarakan keprihatinan harus menjadi prioritas, demi menjaga kualitas demokrasi.

Sumber: AntaraNews