Hak Asasi Manusia

Kasus narkotika besar memicu kembali perdebatan hukuman mati di Indonesia. Artikel ini mengupas dilema antara ketegasan hukum dan hak asasi manusia, efektivitas pidana mati, serta reformasi hukum pidana nasional.

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen bersama tiga rekannya divonis bebas dalam kasus dugaan penghasutan, sebuah putusan penting yang diapresiasi sebagai penyelamat demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Setelah divonis bebas, Delpedro Marhaen meminta Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta negara untuk memulihkan harkat martabatnya dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami.

Delpedro Marhaen dan kawan-kawan divonis bebas dari tuduhan penghasutan demo ricuh Agustus 2025. Majelis hakim menilai jaksa gagal buktikan manipulasi fakta, tegaskan Vonis Bebas Delpedro dkk.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyoroti putusan bebas Delpedro dkk, menegaskan independensi peradilan dan komitmen pemerintah untuk tidak intervensi.

Presiden Dewan HAM PBB, Sidharto Reza Suryodipuro, menyerukan langkah kolektif untuk mengatasi krisis global dan tantangan geopolitik yang mengancam fondasi kerja sama multilateral, menjaga kredibilitas organisasi.

Said Aqil menegaskan bahwa Indonesia, dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif, memiliki legitimasi untuk berperan lebih jauh dorong perdamaian.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendesak Bareskrim Polri menerapkan keadilan restoratif dalam kasus Pandji Pragiwaksono, menyusul sanksi adat Toraja yang telah dijalani komika tersebut.

Kepala HAM PBB Volker Turk menyoroti kasus kekerasan perempuan global, mendesak pemerintah perkuat akuntabilitas dan menyinggung skandal Jeffrey Epstein sebagai contoh kegagalan sistemik.

Polda Metro Jaya mengerahkan hampir 4.000 personel untuk Pengamanan Unjuk Rasa Mabes Polri, memastikan aksi berjalan tertib dan kondusif, terutama selama bulan Ramadhan.

Majelis Rakyat Papua (MRP) mengecam keras aksi penembakan terhadap pilot dan kopilot Smart Air di Boven Digoel, serta serangkaian kekerasan lain yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Duta Besar Iran menyoroti Peran Indonesia Iran Perdamaian Kawasan, menekankan pentingnya kerja sama untuk stabilitas regional dan dukungan terhadap Palestina, serta mendorong demokrasi sebagai solusi konflik.

Kepulangan warga Palestina ke Jalur Gaza melalui perlintasan Rafah diwarnai interogasi, penahanan, hingga tawaran uang dari Israel, memperburuk situasi Rafah yang sudah rentan.

Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemen HAM) akan membentuk 200 Desa Sadar HAM di seluruh Indonesia pada tahun 2026, memperluas program percontohan untuk mengintegrasikan prinsip HAM dalam tata kelola desa dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia berkomitmen membentuk 200 Desa Sadar HAM pada tahun 2026, bertujuan mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam kebijakan desa.

Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan menegaskan KUHP Nasional menjadi tonggak penting dalam menjamin kebebasan beragama dan HAM, serta perlindungan korban di era digital, mendorong pemahaman publik untuk implementasi hukum yang humanis dan berkeadilan.

SETARA Institute dan SIGI merilis outlook 2026, menyoroti 10 Isu Prioritas Bisnis dan HAM di Indonesia. Proyeksi ini krusial untuk integrasi HAM dalam aktivitas bisnis.

Iran mendesak negara anggota D8 untuk memberikan dukungan ekonomi signifikan bagi Palestina dan menerapkan sanksi terhadap Israel. Apa langkah konkret D8 dalam konflik ini untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia?

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berupaya mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) ke dalam kurikulum pendidikan nasional, mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi, dengan menyusun rekomendasi kurikulum berbasis HAM.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memperketat pemantauan proses hukum kasus kekerasan anak dan perempuan untuk memastikan perlindungan korban secara maksimal.