Hak Asasi Manusia

Delpedro Marhaen dan kawan-kawan divonis bebas dari tuduhan penghasutan demo ricuh Agustus 2025. Majelis hakim menilai jaksa gagal buktikan manipulasi fakta, tegaskan Vonis Bebas Delpedro dkk.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyoroti putusan bebas Delpedro dkk, menegaskan independensi peradilan dan komitmen pemerintah untuk tidak intervensi.

Presiden Dewan HAM PBB, Sidharto Reza Suryodipuro, menyerukan langkah kolektif untuk mengatasi krisis global dan tantangan geopolitik yang mengancam fondasi kerja sama multilateral, menjaga kredibilitas organisasi.

Said Aqil menegaskan bahwa Indonesia, dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif, memiliki legitimasi untuk berperan lebih jauh dorong perdamaian.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendesak Bareskrim Polri menerapkan keadilan restoratif dalam kasus Pandji Pragiwaksono, menyusul sanksi adat Toraja yang telah dijalani komika tersebut.

Kepala HAM PBB Volker Turk menyoroti kasus kekerasan perempuan global, mendesak pemerintah perkuat akuntabilitas dan menyinggung skandal Jeffrey Epstein sebagai contoh kegagalan sistemik.

Polda Metro Jaya mengerahkan hampir 4.000 personel untuk Pengamanan Unjuk Rasa Mabes Polri, memastikan aksi berjalan tertib dan kondusif, terutama selama bulan Ramadhan.

Meskipun demikian, Natalius Pigai memilih untuk tidak terlibat lebih dalam dalam keputusan yang diambil oleh pengadilan.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya penguatan pengawasan layanan publik untuk mencegah praktik malaadministrasi, menyoroti peran strategis Ombudsman RI.

Indonesia desak AS bantu hentikan kekerasan Israel di Tepi Barat. Menlu Sugiono tegaskan peran krusial Washington dalam konflik Israel Palestina.

Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemen HAM) akan membentuk 200 Desa Sadar HAM di seluruh Indonesia pada tahun 2026, memperluas program percontohan untuk mengintegrasikan prinsip HAM dalam tata kelola desa dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia berkomitmen membentuk 200 Desa Sadar HAM pada tahun 2026, bertujuan mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam kebijakan desa.

Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan menegaskan KUHP Nasional menjadi tonggak penting dalam menjamin kebebasan beragama dan HAM, serta perlindungan korban di era digital, mendorong pemahaman publik untuk implementasi hukum yang humanis dan berkeadilan.

SETARA Institute dan SIGI merilis outlook 2026, menyoroti 10 Isu Prioritas Bisnis dan HAM di Indonesia. Proyeksi ini krusial untuk integrasi HAM dalam aktivitas bisnis.

Iran mendesak negara anggota D8 untuk memberikan dukungan ekonomi signifikan bagi Palestina dan menerapkan sanksi terhadap Israel. Apa langkah konkret D8 dalam konflik ini untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia?

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berupaya mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) ke dalam kurikulum pendidikan nasional, mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi, dengan menyusun rekomendasi kurikulum berbasis HAM.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memperketat pemantauan proses hukum kasus kekerasan anak dan perempuan untuk memastikan perlindungan korban secara maksimal.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan RUU PPRT, menyoroti kerentanan sistemik yang dihadapi Pekerja Rumah Tangga (PRT) perempuan akibat absennya perlindungan hukum.

Kementerian Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur (Kementerian HAM Kaltim) aktif membentuk Desa Sadar HAM guna mempercepat peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak dasar sebagai warga negara dan membangun peradaban hak di wilayah tersebut.

Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berkolaborasi membentuk Desa Sadar HAM, mempercepat pemenuhan hak dasar warga dan membangun peradaban HAM di Kalimantan Timur.