Polrestabes Makassar Resmi Terapkan KUHP dan KUHAP Baru

Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej tegaskan kesiapan APH dalam penerapan KUHP dan KUHAP baru yang berlaku efektif 2 Januari 2026, ditandai adaptasi cepat dan sosialisasi masif.

Indonesia memasuki era baru hukum pidana dengan berlakunya KUHP dan KUHAP Baru pada 2 Januari 2026. Pembaruan ini menawarkan pendekatan humanis, namun tantangan implementasi menjadi kunci keberhasilannya.

Mulai berlaku 2 Januari 2026, KUHP Nasional memberikan batasan jelas antara kritik konstruktif dan tindakan penghinaan, melindungi kebebasan berekspresi sekaligus mencegah penyebaran fitnah.

Pemerintah Indonesia secara resmi memberlakukan KUHAP Baru (UU Nomor 20 Tahun 2025) mulai 2 Januari 2026, membawa perubahan signifikan dengan fokus pada keadilan restoratif, mekanisme pengakuan bersalah, hingga perekaman pemeriksaan menggunakan CCTV. Pemb

Dengan resmi berlakunya KUHP Nasional dan KUHAP baru mulai 2 Januari 2026, Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan penegakan hukum di Indonesia memasuki era baru yang lebih modern, manusiawi, dan berkeadilan.

Anggota DPR RI Rudianto Lallo menegaskan KUHAP Baru yang efektif berlaku diharapkan menghentikan kriminalisasi warga dan menandai arah baru hukum Indonesia yang lebih restoratif.

Kejaksaan Agung menegaskan kesiapan penuh dalam pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru yang berlaku efektif 2 Januari 2026, menandai era baru penegakan hukum di Indonesia.

Dengan berlakunya KUHAP Baru mulai hari ini, DPR RI berharap penegak hukum tidak lagi mengkriminalisasi rakyat, menandai era baru sistem hukum Indonesia yang lebih restoratif dan berkeadilan.

Pemerintah resmi memberlakukan KUHP Nasional dan KUHAP baru mulai 2026. Perkara lama tetap pakai aturan lama, transisi didukung puluhan regulasi turunan.

Pemberlakuan KUHAP masih memerlukan aturan pelaksana yang akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres).

Polri dan Kejagung menandatangani MoU dan PKS untuk memperkuat sinergi menjelang penerapan KUHP dan KUHAP baru yang berlaku mulai 2026.

Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyoroti pentingnya perubahan paradigma penegakan hukum seiring berlakunya KUHP Baru, menandai kedaulatan hukum nasional dan keadilan restoratif.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memperkuat sinergi penegakan hukum bersama Kejaksaan Negeri setempat, memastikan implementasi KUHP dan KUHAP berjalan optimal dan berkeadilan di wilayahnya.

Polres Metro Jakarta Utara berhasil menangkap dua pria terkait kasus asusila Transjakarta yang menimpa seorang wanita di Penjaringan, memicu pertanyaan tentang keamanan transportasi publik dan jeratan hukum yang menanti para pelaku.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan pembentukan lebih dari 76 ribu Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di 32 provinsi, menegaskan komitmen pemerintah dalam pemerataan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menggelar silaturahmi dengan pemimpin redaksi media nasional, membahas isu krusial seperti KUHP, KUHAP, hingga agenda transformasi digital yang menjadi fokus utama Kementerian Hukum.

Menkum mengatakan pertemuan itu untuk berkomunikasi, sekaligus mewakili pemerintah, untuk selalu melakukan komunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas akan meninjau isu pelaporan komika Pandji Pragiwaksono ke kepolisian terkait kritik dalam pertunjukan "Mens Rea", menyusul dugaan pencemaran nama baik organisasi Islam.

Namun, ia menyebutkan untuk kebijakan saat ini, pemerintah tidak ada membahas soal Undang-undang Pilkada lewat DPRD.

Usulan penghutanan kembali menyusul adanya dugaan penyebab bencana longsor karena alih fungsi lahan.

Di wilayah Kecamatan Belik, Watukumpul dan Warungprin, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan beberapa pohon tumbang.

Proses tersebut dilakukan bersama warga serta petugas gabungan. Setelah lebih dari satu jam, korban yang tertimbun tersebut berhasil dievakuasi.

Usai menyalami semua pihak yang menyambut, Prabowo sedikit berbincang dengan mereka sebelum masuk ke dalam mobil maung berplat RI-1.

Hal itu ia ungkapkan saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Provinsi Bali, di Kuta Utara.