Kuhap Baru

Pengenaan hukuman pidana kerja sosial disesuaikan dengan amar putusan majelis hakim pengadilan tiap wilayah.

Dengan pengaturan lex specialis, maka KPK akan tetap merujuk kepada UU KPK atau UU Tipikor terkait hukum acara penanganan kasus-kasus korupsi.

Menteri Hukum Supratman mengatakan, tujuan penyebutan Polri sebagai penyidik utama bukan membuat Korps Bhayangkara semakin superior sebagai penegak hukum.

Zina atau pun kumpul kebo, sama-sama dikategorikan hubungan di luar pernikahan yang berimplikasi sebagai pelanggaran pidana.

KUHAP 2026 mengatur mekanisme plea bargaining. Tersangka dapat mengakui bersalah sejak penyidikan, namun proses tetap disahkan melalui pengadilan.

Pidana kerja sosial memiliki berbagai bentuk yang disiapkan oleh tim dari Kejaksaan Agung sebagai pelaksana.

Dalam KUHP baru ini merumuskan berbagai jenis tindak pidana, mulai dari tindak pidana umum hingga tindak pidana khusus.

Wamenkum Eddy memastikan, setiap ada aksi demonstrasi, Indonesia sebagai negara demokratis tentu menjamin kebebasan berbicara.

Artinya hanya presiden atau kepresidenan sendiri yang bisa membuat pengaduan. Namun demikian, pengaduan bisa dibuat secara tertulis.

Ketentuan tersebut hanya dikecualikan bagi penyelidikan di Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan TNI Angkatan Laut.

Polri dan Kejagung menandatangani MoU dan PKS untuk memperkuat sinergi menjelang penerapan KUHP dan KUHAP baru yang berlaku mulai 2026.

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) berkomitmen penuh dalam Sosialisasi KUHP KUHAP Baru bersama pemerintah, memastikan pemahaman hukum demi perlindungan HAM.

Hal itu disampaikan Eddy dalam Rapat Dengar Pendapat Panja RUU Penyesuaian Pidana di Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (26/11).

Muhammad Isnur juga meminta untuk memperbaiki kembali dan memberikan pemahaman kepada anggota Polri soal KUHAP.

Tidak usah menunggu 30 hari ditandatangani oleh Presiden Prabowo.

Hal berbeda jika Presiden Prabowo Subianto berpendapat lain dan mengeluarkan Perppu. Ia mengaku hal tersebut merupakan wewenang presiden.

Dosen UI Febby Mutiara Nelson menjelaskan bagaimana dasar penahanan dalam KUHAP Baru memperkuat asas legalitas dan due process, menjadikannya lebih objektif dan akuntabel.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan LBH-PPI lahir di momen krusial pasca-pengesahan KUHAP baru, memperkuat akses bantuan hukum bagi masyarakat.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Reformasi Hukum Pidana melalui KUHP dan KUHAP baru harus diiringi perubahan budaya hukum demi keadilan. Apa saja pilar utamanya?

Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR, pada Selasa (18/11).