VIDEO: Depan Dedi Mulyadi, Anggota DPRD Jabar Singgung Ada Gubernur Maunya Dipanggil Raja

Dedi Mulyadi juga menyinggung soal efisiensi anggaran di Jawa Barat dengan memangkas sejumlah anggaran, untuk pembangunan Jawa Barat.

Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan protes mereka ke Gubernur Jawa Barat Dedi MulyadI

Maulana juga menyinggung ada gubernur yang tidak ingin dipanggil gubernur

Di akhir sambutannya, Demul berceletuk di depan anggota DPRD, "mari walk out bersama."

Saat rapat, tampak Dedi Mulyadi akrab dengan Wakil Ketua DPRD fraksi PDIP Ono Surono

Dedi menegaskan Jawa Barat akan terus maju meski banyak pihak yang menyindir dengan berbagai kebijakan gubernur

Sikap Dedi Mulyadi yang dianggap tidak menghormati DPRD membuat anggota Dewan marah.

Anggota DPRD dari Fraksi PDIP Doni Maradona Hutabarat protes dengan tindakan Dedi Mulyadi, yang seolah tak membutuhkan peran DPRD

Anggota DPRD PDIP lainnya kemudian menyerukan agar seluruh DPRD fraksi PDIP walk out atau keluar ruangan rapat

Anggota Komisi II DPR melakukan rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah gubernur, Selasa (29/4).

Sebelum menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, dia telah menjalani dua periode sebagai Bupati Purwakarta dari tahun 2008 hingga 2018.

Komisi V DPRD Jawa Barat menemukan desain toilet sekolah di SMAN 20 Kota Bekasi tidak memiliki ventilasi memadai, berpotensi mengganggu kenyamanan belajar siswa dan menambah daftar masalah proyek yang terlambat.

Komisi V DPRD Jawa Barat menemukan kesenjangan fasilitas RSUD Karawang yang signifikan, terutama alat diagnostik dan dokter subspesialis, padahal berstatus rumah sakit rujukan regional.

Proyek Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 1 Kutawaringin di Kabupaten Bandung senilai Rp1,3 miliar rusak sebelum dipakai. DPRD Jawa Barat menolak perbaikan menggunakan APBD dan menuntut pertanggungjawaban vendor.

Komisi V DPRD Jawa Barat menyoroti proyek "Sekolah Maung" gagasan Gubernur Dedi Mulyadi yang belum terdaftar di APBD 2026, memicu pertanyaan tentang perencanaan dan efisiensi anggaran.

Anggota DPRD Jawa Barat menilai Raperda Kebudayaan Jabar akan membawa dampak positif bagi Cirebon, menjadikannya payung hukum penting untuk pemajuan budaya di provinsi tersebut.

DPRD Jabar menekankan pentingnya integrasi Regulasi Kebudayaan Jabar yang komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan, serta melibatkan semua pihak untuk menjaga keberagaman.

Untuk mencegah terjadinya kemacetan, para tukang ojek dan sopir angkot di Jawa Barat tidak diperbolehkan beroperasi selama periode mudik Lebaran.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjadi korban pencatutan nama dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh seorang pria dari Cianjur berinisial MSA alias B.

Acara pernikahan ini berlangsung penuh kehangatan dan keakraban, bahkan sempat menjadi perbincangan karena keterlibatan langsung Dedi Mulyadi.

Dedi berpendapat bahwa alangkah baiknya jika warga mencari tempat tinggal sementara yang lebih layak daripada berkumpul di lokasi pengungsian.

Melalui akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71, ia memberikan peringatan keras kepada para pelaku perburuan liar yang masih nekat beroperasi.

Dari total 88.519 orang kena PHK, Jawa Barat dan Jawa Tengah mengambil jumlah terbesar dengan masing-masing 18.815 orang dan 14.700 orang.