Wamen ATR: Sengketa Tanah Wakaf Dapat Dihindari dengan Sertifikat

Menteri AHY menginstruksikan kepada seluruh jajaran agar terus menggalakkan sertipikasi bagi tanah-tanah wakaf.

Tiba di lokasi pukul 09.25 WIB, Wakil Menteri Raja Antoni kemudian menyalami para penerima sertifikat yang datang.

Sertifikasi tanah wakaf era kepemimpinan Presiden Jokowi berhasil mensertifikasi sebanyak 151.749 bidang.

Raja Juli mengajak masyarakat bersama-sama menjaga tanah wakaf dengan melakukan sertifikasi.

AHY menegaskan, pengurusan sertifikat tanah wakaf bebas biaya alias gratis.

Sehingga dengan sertifikat tersebut pihak yang tidak berkepentingan tidak bisa melakukan klaim atas tanah wakaf tersebut.

Tanah wakaf dapat digunakan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian.

Raja Antoni menerangkan, salah satu cara menjamin kebebasan beragama adalah melalui penyelenggaraan sertifikasi tanah.

Komitmen Lindungi Aset Ulama, Wamen ATR Serahkan Sertifikat Yayasan Syaikhona Cholil Al-Bangkalani

Raja Antoni mengajak agar warga Muhammadiyah proaktif berpartisipasi dengan mendaftarkan tanah wakafnya ke Kantor Pertanahan setempat.

Raja Antoni juga mengajak supaya tanah aset umat yang belum tersertifikasi untuk dapat segera menghubungi Kantor Pertanahan setempat.

Organisasi sosial keagamaan yang berfokus pada pengembangan umat melalui pendidikan seperti Muhammadiyah harus dipastikan kepastian hukum atas tanahnya.

Kantor Pertanahan Kabupaten Serang telah menyerahkan 130 sertifikat perdana program PTSL 2026 kepada masyarakat Desa Labuan, menandai dimulainya upaya mencapai target 9.000 bidang pada semester pertama tahun ini.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah sukses mensertifikasi 699 aset tanah dan bangunan dalam sepuluh tahun terakhir. Upaya sertifikasi aset Pemkab Rejang Lebong ini krusial untuk legalitas dan mencegah sengketa, demi kepastian hukum.

Kantor Pertanahan Nabire mendapatkan kuota 500 sertifikat gratis PTSL tahun ini, meningkat drastis untuk memberikan kepastian hukum dan menekan sengketa tanah di Papua Tengah.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menggenjot percepatan sertifikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia, menargetkan lebih dari 900.000 bidang demi mencegah potensi konflik hukum dan sosial yang dapat timbul dari aset keagamaan ini.

Kantor Wilayah BPN Papua mendesak percepatan Pemetaan Wilayah Adat di empat provinsi, termasuk Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan, demi kepastian hukum tanah ulayat.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan 3.922 Sertifikat Aset DKI Jakarta senilai Rp102 triliun, memberikan kepastian hukum dan mencetak rekor MURI.

Penyelesaian masalah ini akan melibatkan koordinasi lintas kementerian, mediasi di lapangan, serta langkah administratif yang cepat.

Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung bersiap mencapai target ambisius pemetaan 500 hektare bidang tanah dan penerbitan 10.998 sertifikat melalui program PTSL Temanggung 2026, memastikan tertib administrasi pertanahan. Simak strategi pelaksanaannya!

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTT menargetkan penerbitan 15.800 sertifikat Redistribusi Tanah pada 2026, sebuah langkah strategis untuk memperkuat reforma agraria dan kepastian hukum tanah bagi masyarakat.

Pertemuan kedua pejabat negara itu membahas sejumlah isu strategis, terutama di bidang agraria dan tata ruang.

Warga diminta untuk lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan, termasuk hoaks mengenai pendaftaran sertifikat tanah secara gratis.

DPRD Ambon memediasi sengketa lahan antara Pemerintah Negeri Halong dan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IX terkait dugaan pergeseran batas wilayah. Konflik ini berpotensi merugikan warga yang telah menghuni area tersebut sejak 1983.