Ini Harapan PDIP pada Revisi UU TNI-Polri

PDIP mendorong terwujudnya TNI yang profesional dan berdaya saing, termasuk dalam misi perdamaian dunia.

PDIP hari ini memperingati 29 tahun peristiwa Kerusuhan 27 Juli atau Kudatuli.

Ribka mengatakan, jika tidak ada peristiwa Kudatuli, maka tidak akan terjadi reformasi di Indonesia.

Ribka menyebut perjuangan PDIP belum selesai. Sebab, kata dia reformasi yang ada saat ini masih reformasi angan-angan semata.

Utut menekankan bahwa Megawati menginginkan supremasi sipil tetap menjadi prinsip utama dalam UU TNI.

Tito menyampaikan bahwa Polri tak bisa dipisahkan dari Presiden dan hal tersebut sudah menjadi kehendak reformasi.

Usulan itu dilontarkan PDI Perjuangan karena melihat banyak masalah di internal Korps Bhayangkara. Terutama dugaan cawe-cawe di Pemilu hingga Pilkada 2024.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai, wacana Polri akan digabung di bawah kementerian, tidak boleh ditanggapi secara apriori.

Menurut Ganjar, peristiwa Kudatuli bukan sekedar penyerangan fisik, tetapi juga tekanan dari rezim yang berkuasa.

Dalam mengenang peristiwa kudatuli yang dahulu mungkin ideologi Megawati dianggap sebelah mata oleh orde baru.

“Mengapa Bu Mega menyampaikan hal itu, sebenarnya memang karena rasa sayang terhadap institusi TNI dan Polri," kata Hasto

Menurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partai berkomitmen penuh mendukung reformasi hukum, memastikan penegakan hukum yang adil, berintegritas, dan tidak menjadi instrumen kekuasaan.

Tak ada mimbar tinggi, tak ada jarak formal. Yang hadir justru cerita tentang politik, bangsa, dan sepotong pengalaman hidup yang tak biasa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan belum mendalami aliran dana kasus korupsi Bupati Bekasi nonaktif Ade Kunang ke partai politik. Penyelidikan KPK Ade Kunang kini fokus pada dugaan aliran uang ke kader partai, membuat pembaca penasaran akan kel

Terkait langkah PSI akan menyasar basis Kota Semarang, tidak menjadi persoalan bagi PDI Perjuangan.

Sikap kritis seorang penyeimbang kepada kekuasaan harus dilandasi data dan fakta. Jangan hanya konfrontasi kosong dan emosi sesaat.

Posisi penyeimbang ditegaskan Megawati Soekarnoputri bukan sikap abu-abu. Melainkan keputusan ideologis.