Kemendagri Minta Program Strategis Berdampak Nyata, Hindari Rutinitas Administratif

Ditjen Bina Adwil Kemendagri menekankan setiap Program Strategis Kemendagri harus berdampak nyata, bukan sekadar rutinitas, demi efektivitas anggaran dan pelayanan publik yang optimal.

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh jajarannya untuk mengawal pelaksanaan program strategis. Hal ini bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Penekanan ini disampaikan untuk menghindari kegiatan yang hanya terjebak dalam rutinitas administratif semata.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal Zakaria Ali, menginstruksikan jajaran Ditjen Bina Adwil untuk berinovasi dalam setiap kegiatan. Inovasi ini diharapkan melampaui sekadar rapat dan perjalanan dinas, dengan fokus kuat pada pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja program (IKP) serta dampak yang luas di lapangan. Seluruh kegiatan harus berbasis data dan bukti lapangan, berfokus pada aktivitas inovatif yang memberikan dampak langsung.

Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada Sabtu, 17 Januari, seiring dengan persiapan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2026. Fokus Ditjen Bina Adwil Kemendagri tidak hanya pada aspek administratif, tetapi juga pada respons cepat terhadap kebutuhan mendesak masyarakat, termasuk dalam penanganan bencana.

Optimalisasi Anggaran dan Inovasi Program Strategis Kemendagri

Safrizal Zakaria Ali menegaskan bahwa semua kegiatan Ditjen Bina Adwil harus berbasis data dan bukti lapangan, dengan tujuan utama memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya inovasi dalam setiap aktivitas untuk menghindari terjebak dalam rutinitas administratif yang tidak produktif. Fokus pada indikator kinerja diharapkan dapat mengukur keberhasilan program secara konkret.

Sekretaris Ditjen Bina Adwil, Sri Purwaningsih, memaparkan bahwa Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran (TA) 2026 ditetapkan sebesar Rp362.032.974. Namun, terdapat pencadangan anggaran sebesar Rp54,4 miliar untuk mendukung prioritas direktif Presiden, sehingga pagu efektif yang akan dikelola adalah sebesar Rp307.534.215.

Meskipun terjadi penyesuaian anggaran, Ditjen Bina Adwil tetap optimistis dapat mempertahankan kinerja tinggi. Optimisme ini didasarkan pada capaian realisasi anggaran tahun 2025 yang berhasil menyentuh angka 99,45 persen dari pagu efektif per 14 Januari 2026. Hal ini menunjukkan komitmen Ditjen Bina Adwil dalam mengelola anggaran secara efisien.

Peran Krusial Ditjen Bina Adwil dalam Penanganan Bencana

Salah satu poin utama yang diangkat Safrizal adalah peran aktif Ditjen Bina Adwil dalam sub-urusan bencana. Ia secara khusus memantau dan mengoordinasikan langkah-langkah darurat serta pemulihan di Aceh. Perhatian khusus diberikan pada penanganan bencana di wilayah Sumatera, terutama Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026, Safrizal ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah Aceh dalam Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam. Peran strategis ini menuntut penyesuaian postur anggaran dan rencana kerja Ditjen Bina Adwil tahun 2026 untuk mendukung percepatan pemulihan wilayah terdampak.

Fokus utama dalam penanganan bencana ini adalah koordinasi penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh, yang ditargetkan selesai pada Maret 2026. Di sela-sela kesibukan agenda kick off anggaran, Dirjen Safrizal terus memantau dan mengoordinasikan langkah-langkah darurat dan pemulihan di Aceh, menunjukkan respons cepat terhadap situasi darurat.

Mandat dan Fungsi Strategis Ditjen Bina Adwil Kemendagri

Safrizal kembali menegaskan peran vital Ditjen Bina Adwil sebagai motor penggerak urusan pemerintahan di bidang pelayanan dasar. Berdasarkan mandat regulasi, Ditjen Bina Adwil menjalankan fungsi pembinaan yang luas. Fungsi-fungsi ini mencakup penyelenggaraan administrasi kewilayahan, ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat (Trantibumlinmas), serta hubungan pusat-daerah dan kerja sama.

Dalam penyelenggaraan administrasi kewilayahan, Ditjen Bina Adwil menangani penataan batas negara dan wilayah, manajemen kawasan perkotaan, serta toponimi. Untuk Trantibumlinmas, pembinaan dilakukan terhadap Satpol PP, Pemadam Kebakaran, serta manajemen bencana di daerah. Fungsi hubungan pusat-daerah dan kerja sama memastikan sinergi kelembagaan dan fasilitasi peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) berjalan optimal.

Safrizal berharap seluruh unit kerja di lingkup Ditjen Bina Adwil segera melakukan percepatan paket pekerjaan dan pengadaan barang/jasa sejak awal tahun. Langkah ini penting guna menghindari penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran, sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dapat tercapai maksimal.

Sumber: AntaraNews