Kemendagri Tegaskan Tata Kelola Perkotaan Komprehensif Kunci Pembangunan Berkelanjutan

Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menekankan pentingnya perencanaan tata kelola perkotaan yang komprehensif sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan di Indonesia, guna mengantisipasi tantangan masa depan dan menciptakan kota yang layak huni.

Pentingnya Perencanaan Jangka Panjang dalam Tata Kelola Perkotaan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyoroti urgensi perencanaan tata kelola perkotaan yang komprehensif. Hal ini disampaikan dalam rangka mendukung visi pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Tomsi dalam acara Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Outlook 2025 yang digelar di Kota Bandar Lampung pada Minggu, 21 Desember 2025.

Menurut Tomsi, kemampuan pemerintah daerah (Pemda) dalam merencanakan kota sangatlah krusial, termasuk dalam penyusunan aturan dan Peraturan Daerah yang mengakomodasi kekhasan masing-masing kota. Ia menekankan bahwa Pemda perlu meletakkan fondasi perencanaan yang matang untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat dalam kurun waktu 30 hingga 40 tahun ke depan.

Perencanaan ini tidak boleh hanya berfokus pada masa kepemimpinan yang singkat, mengingat berbagai persoalan perkotaan masih menjadi tantangan besar yang dihadapi masyarakat saat ini. Oleh karena itu, visi jangka panjang sangat dibutuhkan untuk menciptakan kota yang berdaya tahan dan adaptif terhadap perubahan.

Mengatasi Tantangan Perkotaan: Sampah dan Pertumbuhan Penduduk

Salah satu tantangan utama yang terus menjadi perhatian Kemendagri adalah penanganan persampahan di kawasan perkotaan. Tomsi mencontohkan, Kemendagri terus berupaya mencari formula terbaik melalui berbagai kajian bersama para pemangku kepentingan. Tujuannya adalah menghasilkan solusi pengelolaan sampah yang tidak hanya mengurangi volume, tetapi juga bernilai manfaat bagi masyarakat, seperti pemanfaatan sampah sebagai sumber energi listrik.

Di samping itu, Tomsi juga menyoroti tingginya laju pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan yang seringkali luput dari perhatian kepala daerah. Kondisi ini berpotensi memicu berbagai persoalan serius, termasuk munculnya permukiman kumuh, lingkungan yang tidak layak huni, hingga peningkatan angka kriminalitas.

Menyikapi hal tersebut, Pemda diimbau untuk menyiapkan kebijakan yang lebih antisipatif dan terencana guna mencegah dampak negatif dari pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Tomsi menegaskan, “Ini juga harus bisa diantisipasi dengan baik karena itu akan merusak nama kota.”

Peluang Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Pemerintah

Tomsi memaparkan berbagai peluang dan harapan untuk mendorong kawasan perkotaan menjadi lebih maju dan sejahtera. Salah satu peluang signifikan adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal yang dapat dimanfaatkan melalui program pemerintah pusat. Contohnya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat lokal dengan memenuhi kebutuhan bahan pangan.

Selain itu, peluang lain terletak pada upaya mendorong tata kelola hunian yang layak bagi masyarakat melalui Program Tiga Juta Rumah. Tomsi menekankan bahwa program ini perlu ditangkap dengan baik oleh kepala daerah untuk mempercepat terwujudnya hunian yang layak dan terjangkau.

Inisiatif serupa juga berlaku bagi program-program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Cek Kesehatan Gratis. Program-program ini diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah. “Tentunya banyak hal yang dapat dimanfaatkan. Namun demikian semuanya harus dipersiapkan dengan baik,” tutup Tomsi.

Sumber: AntaraNews