Kemendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah

Menteri Dalam Negeri memegang peran sentral dalam menjaga stabilitas daerah dan mengendalikan inflasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Simak bagaimana Peran Mendagri memastikan pembangunan berkelanjutan dan program prioritas nasional tetap berjalan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pemerintah daerah tidak sendiri dalam menghadapi kebijakan Pengalihan TKD. Pusat siap membantu daerah yang kesulitan, mendorong efisiensi keuangan.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan tiga instruksi penting kepada sekretaris daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di seluruh wilayah.

Mendagri dan Menkeu perkuat sinergi kawal Transformasi Fiskal Daerah dengan alokasi Rp1.300 triliun, memastikan anggaran daerah lebih efisien dan berdampak langsung pada masyarakat.

Pemerintah pusat mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat disiplin fiskal daerah menyusul pergeseran alokasi transfer dana, demi efisiensi anggaran dan program prioritas masyarakat.

Mendagri Tito dan Menkeu Purbaya tegaskan kekompakan kawal kebijakan Pengalihan TKD. Bukan pemangkasan, tapi dorongan fiskal daerah lebih sehat. Bagaimana strategi pemerintah pusat?

Dalam arahannya, Mendagri mengingatkan agar jajaran Kemendagri meningkatkan peran pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Mendagri menambahkan, dari sisi realisasi belanja, rencana kerja dan anggaran Kemendagri TA 2026 akan difokuskan pada empat hal.

Mendagri mengatakan, hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam alokasi anggaran adalah memastikan roda pemerintahan di daerah tetap berjalan.

DPRD sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki fungsi strategis dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Mendagri menjelaskan pentingnya penerapan prinsip top down dan bottom up dalam menyusun rencana pembangunan.

Menurut Mendagri, inflasi sejauh ini masih relatif terkendali karena pemerintah pusat dan daerah secara rutin melakukan koordinasi.

Penurunan IPH tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga pasokan barang kebutuhan pokok.

Mendagri menyebut geliat ekonomi masyarakat mulai bergerak, terutama melalui aktivitas perdagangan di pasar.

Lebih jauh, Tito menjelaskan bahwa Aceh Tamiang merupakan wilayah dataran rendah (lowland) yang menjadi salah satu daerah paling terdampak akibat bencana.

Rakor ini membahas percepatan penanganan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Tito juga menyampaikan bahwa berbagai sektor layanan publik lainnya juga menunjukkan kemajuan signifikan.

Mendagri juga meminta kepala daerah untuk memperkuat peran sektor swasta, caranya melalui kemudahan perizinan.

Mendagri menjelaskan, pemberian penghargaan tersebut untuk memotivasi Pemda agar dapat memenuhi harapan rakyat.

Tito juga menekankan pentingnya kepala daerah untuk memiliki pemikiran kewirausahaan agar mampu menemukan peluang pendapatan daerah secara kreatif.

Mendagri mendorong agar sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah terus dioptimalkan guna mewujudkan Indonesia Maju.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan kewajiban pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung Program Strategis Nasional (PSN). Simak dasar hukum dukungan pemda terhadap PSN dan sanksi bagi yang tidak patuh.

Doli mengusulkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri segera duduk bersama seluruh kepala daerah.