Adies Kadir

MKMK telah menerima aduan Constitutional and Administrative Law Society (CALS) terhadap Adies atas dugaan pelanggaran etik.

Perdebatan mengenai pengangkatan Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) masih berlangsung dan menjadi perhatian publik.

Ia pun meminta jika ada kritik terhadapnya itu bisa ditanyakan langsung kepada DPR RI yang mengusulkan dia menjadi Hakim MK.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan keyakinannya terhadap integritas Hakim MK yang berasal dari kader partai politik, termasuk Adies Kadir, akan tetap independen dalam menjalankan tugasnya.

Ketua MK Suhartoyo menyampaikan harapannya terhadap Independensi Hakim Konstitusi Adies Kadir yang baru dilantik. Simak bagaimana Adies akan menjaga integritasnya di tengah latar belakang politiknya.

Golkar menyebut Adela Kanasya Adies berpeluang menjadi PAW DPR menggantikan Adies Kadir karena meraih suara terbanyak kedua di dapil terkait.

Upacara pengambilan sumpah Adies Kadir sebagai Hakim MK pengganti Arief Hidayat dijadwalkan akan digelar di Istana Kepresidenan dalam 1-2 hari ke depan, menyusul penandatanganan Keppres oleh Presiden Prabowo Subianto.

Adies Kadir memastikan akan mengundurkan diri dari panel jika ada perkara di Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersinggungan dengannya.

Adies mengatakan hakim MK akan mengundurkan diri sebagai panel sidang apabila ada konflik kepentingan dengan penggugat atau tergugat.

Adies Kadir menggantikan posisi Arief Hidayat yang pensiun pada 4 Februari 2026.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti urgensi tokoh yang mampu menjembatani politik dan sains demi kebijakan negara yang kuat dan kemajuan bangsa, usai pengukuhan Profesor Kehormatan.

Pertamina juga memastikan siap membuka seluruh proses administratif dan berkoordinasi penuh dengan ATR/BPN, DPR, serta kementerian dan lembaga terkait.

Ia menyampaikan bahwa aspirasi warga akan segera difasilitasi melalui mekanisme resmi DPR.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang memutuskan Adies Kadir kembali menjadi anggota DPR sekaligus Waka DPR per tanggal 5 November 2025.

Sarmuji meyakini, keputusan MKD untuk mengembalikan Adies Kadir menjadi anggota DPR aktif dari Fraksi Golkar disambut baik dapil.

Sidang Mahkamah Kehormatan DPR menghasilkan putusan penting bagi sejumlah anggota dewan. Kasus ini menjadi pengingat krusial agar semua pihak dewasa berpolitik di era digital.

MKD DPR menyatakan Adies Kadir tak langgar etik. Nama baiknya dipulihkan dan ia kembali aktif sebagai anggota DPR setelah sempat dinonaktifkan sementara.

Sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik digelar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Selain itu, MKD DPR juga memutuskan para pelanggar kode etik, tidak akan mendapat tunjangan.

Lima anggota non aktif tersebut yaitu Adies Kadir, Nafa Urbach, Surya Utama, Eko Hendro Purnomo, dan Ahmad Sahroni.