Adies Kadir

Dalam kesempatan itu, Adies menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban dan kerusakan luas yang terjadi di tiga provinsi tersebut.

Pertamina juga memastikan siap membuka seluruh proses administratif dan berkoordinasi penuh dengan ATR/BPN, DPR, serta kementerian dan lembaga terkait.

Ia menyampaikan bahwa aspirasi warga akan segera difasilitasi melalui mekanisme resmi DPR.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang memutuskan Adies Kadir kembali menjadi anggota DPR sekaligus Waka DPR per tanggal 5 November 2025.

MKD DPR menyatakan Adies Kadir tak langgar etik. Nama baiknya dipulihkan dan ia kembali aktif sebagai anggota DPR setelah sempat dinonaktifkan sementara.

Selain itu, MKD DPR juga memutuskan para pelanggar kode etik, tidak akan mendapat tunjangan.

Lima anggota non aktif tersebut yaitu Adies Kadir, Nafa Urbach, Surya Utama, Eko Hendro Purnomo, dan Ahmad Sahroni.

MKD DPR meminta Adies Kadir untuk berhati-hati dalam menyampaikan jawaban dari pertanyaan dadakan media massa.

Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam membacakan putusan kasus dugaan pelanggaran etik 5 anggota DPR. Adies Kadir dinyatakan tak bersalah.

Kelimanya telah diputuskan tidak akan menerima hak-hak keuangan sebagai anggota dewan. Seperti dalam poin empat hasil evaluasi pimpinan DPR.

DPR RI meminta adanya narasi dan komunikasi atas kebijakan yang sedang ditempuh pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan

"Meski anggaran DPR RI kena efisiensi, bukan berarti kinerja kami jadi menurun."

"Itu bukti di era Pak Prabowo sudah tidak bisa main-main. Jadi kalau main palak main peras-peras begitu yah itu konsekuensinya ," kata Adies

Adies Kadir, menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan penghapusan presidential threshold, merupakan kado yang sangat mengejutkan

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir mengapresiasi program Lapor Mas Wapres yang telah dibuat oleh Giban Rakabuming Raka

Dalam bocoran itu ada dua komisi tambahan di DPR RI. Komisi yang awalnya berjumlah 11, kini ditambah menjadi 13 komisi.

Rapat paripurna menetapkan susunan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Politikus PDIP Puan Maharani kembali ditetapkan sebagai Ketua DPR RI 2024-2029.

Dalam nama-nama kepengurusan, tidak tercantum nama Joko Widodo di dalamnya