Rekam Jejak Adies Kadir yang Diputuskan MKD DPR Tak Melanggar Kode Etik

Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang transparan mengenai proses penonaktifan politisi dan pencopotan mereka dari keanggotaan partai.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang memutuskan Adies Kadir kembali menjadi anggota DPR sekaligus Waka DPR per tanggal 5 November 2025.

Sarmuji meyakini, keputusan MKD untuk mengembalikan Adies Kadir menjadi anggota DPR aktif dari Fraksi Golkar disambut baik dapil.

Putusan Mahkamah Kehormatan DPR (MK DPR) terkait dugaan pelanggaran kode etik anggota dewan menyoroti urgensi Kedewasaan Berpolitik bagi pejabat publik dan masyarakat luas.

MKD DPR memutuskan nasib 5 anggota DPR RI terkait dengan pernyataannya memicu keresahan dan kecemburuan publik.

Menurut MKD DPR, Ahmad Sahroni dinilai menggunakan diksi tak pantas di hadapan publik.

MKD DPR meminta Adies Kadir untuk berhati-hati dalam menyampaikan jawaban dari pertanyaan dadakan media massa.

Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam membacakan putusan kasus dugaan pelanggaran etik 5 anggota DPR. Adies Kadir dinyatakan tak bersalah.

"Otomatis, otomatis ya, namanya nonaktif itu tidak mendapat fasilitas apa-apa," kata Bahlil.

Sikap tegas diambil usai pernyataan Adies Kadir menjadi polemik terkait tunjangan rumah bagi anggota dewan.

Adies Kadir tidak hanya dipecat dari keanggotaan, tetapi juga dicopot dari jabatannya sebagai pimpinan DPR.

Partai Golkar resmi menonaktifkan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir terhitung 1 September 2025. Keputusan penonaktifan Adies Kadir ini diambil Golkar demi merespons dinamika dan aspirasi masyarakat yang memanas. Apa alasan di balik langkah berani ini?

Dalam kesempatan itu, Adies menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban dan kerusakan luas yang terjadi di tiga provinsi tersebut.

Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI, resmi dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan bidang hukum oleh Unissula, Semarang. Orasi ilmiahnya menyoroti urgensi revitalisasi Komisi Yudisial demi peradilan yang bersih dan akuntabel, menarik perhatian publik.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti urgensi tokoh yang mampu menjembatani politik dan sains demi kebijakan negara yang kuat dan kemajuan bangsa, usai pengukuhan Profesor Kehormatan.

Pertamina juga memastikan siap membuka seluruh proses administratif dan berkoordinasi penuh dengan ATR/BPN, DPR, serta kementerian dan lembaga terkait.

Ia menyampaikan bahwa aspirasi warga akan segera difasilitasi melalui mekanisme resmi DPR.

Sidang Mahkamah Kehormatan DPR menghasilkan putusan penting bagi sejumlah anggota dewan. Kasus ini menjadi pengingat krusial agar semua pihak dewasa berpolitik di era digital.

Ahmad Sahroni, anggota DPR fraksi Nasdem menyatakan menerima keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Sahroni dinyatakan melanggar etik

MKD menyoroti rekaman video parodi sound horeg yang dibuat Eko Hendro Purnomo, beberapa hari setelah ramainya kritikan.

Uya Kuya dinyatakan tak melanggar etik dalam putusan sidang MKD DPR.

MKD DPR memutuskan Eko Patrio melanggar kode etik. Anggota DPR fraksi PAN ini dinonaktifkan selama 4 bulan.