Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengumumkan pemangkasan tarif dagang AS Indonesia dari 19 persen menjadi 15 persen, membuka peluang ekspansi pasar yang signifikan bagi produk-produk unggulan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan penurunan tarif dagang Indonesia-AS dari 19 persen menjadi 15 persen, menyusul pembatalan kebijakan tarif Trump oleh Mahkamah Agung AS. Penurunan Tarif Dagang Indonesia-AS ini diharapk

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia menghormati politik dalam negeri Amerika Serikat dan siap menghadapi segala kemungkinan setelah Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan tarif Trump, meskipun Trump kemudian mengumumkan tarif impor 10 persen.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk mengkaji secara menyeluruh Dampak Pembatalan Tarif Trump oleh Mahkamah Agung AS, memastikan kesiapan Indonesia menghadapi skenario global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Perjanjian RI-AS akan terus berjalan, meskipun Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan tarif timbal balik secara global, menjaga kepentingan strategis Indonesia.

Indonesia melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendesak Amerika Serikat agar Fasilitas Tarif 0 Persen AS untuk produk tertentu tetap berlaku, meski ada rencana tarif 10 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia-AS murni membahas perdagangan dan investasi, berbeda dari perjanjian lain yang melibatkan isu non-ekonomi.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengonfirmasi Indonesia berhasil mendapatkan bebas bea masuk AS untuk 1.819 lini tarif, membuka peluang ekspor besar dan memperkuat ekonomi nasional.

Menteri Perdagangan menegaskan pembentukan Dewan Perdagangan RI-AS akan memperkuat implementasi Agreement on Reciprocal Trade (ART), menawarkan solusi sengketa dagang yang lebih cepat dan efektif. Bagaimana dampaknya bagi hubungan bilateral?

Indonesia dan Amerika Serikat mengukuhkan komitmen kerja sama lintas sektor senilai Rp649,42 triliun, membuka peluang investasi dan perdagangan yang signifikan bagi kedua negara.

Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan optimisme terhadap negosiasi Tarif Resiprokal Indonesia AS, meyakini kedekatan Prabowo dan Trump akan menjamin kesepakatan yang menguntungkan.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yakin Ekonomi Indonesia siap lepas landas mencapai 8 persen dalam dua tahun, didukung reformasi struktural dan berbagai stimulus. Apa saja strateginya?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis Indonesia siap mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam dua tahun ke depan, dengan reformasi struktural berkelanjutan sebagai fondasi utamanya.

Presiden Prabowo Subianto menyerukan Pendekatan Realistis Pembangunan Nasional, menekankan pentingnya mengakui realitas dan mengelola sumber daya demi kesejahteraan rakyat.

Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia menargetkan negosiasi utang Whoosh dengan pihak China rampung pada kuartal I-2026, memastikan penyelesaian skema terbaik untuk proyek strategis ini.

Kemenko Perekonomian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-17 kalinya. Menko Airlangga Hartarto menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik demi akuntabilitas keuangan negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Indonesia genjot Ekspor Indonesia dan perluas QRIS di APEC, dorong pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat.

Indonesia berupaya memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan membidik peningkatan Ekspor Indonesia APEC dan penetrasi QRIS ke negara-negara anggota APEC yang menjadi pasar strategis.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta perbankan nasional dan Danantara Indonesia memberikan penjelasan kepada Moody's Ratings terkait perubahan outlook negatif Bank Indonesia dan lima bank besar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendesak Danantara Indonesia untuk memberikan kejelasan mengenai arah fiskal Indonesia kepada lembaga pemeringkat Moody's, menyusul kekhawatiran atas perubahan tata kelola ekonomi.