Banggar Dpr

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menegaskan komitmennya untuk mengawal Pembangunan RS Regional Aceh yang telah lama terbengkalai, demi pemerataan layanan kesehatan di Tanah Rencong.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menegaskan bahwa APBN harus lebih dari sekadar instrumen keuangan.

Kesepakatan yang dicapai mencakup pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp16.500 per dolar.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku pemerintah siap merealisasikan permintaan tersebut.

Said merekomendasikan di APBN 2025, untuk menambah bantuan kepada jumlah penerima manfaat sebanyak 20 juta keluarga.

Jika dana tersebut lebih banyak digunakan oleh sektor korporasi, dampak ekonomi terhadap masyarakat bawah tidak akan terasa secara signifikan.

Badan Anggaran DPR menolak permohonan penambahan anggaran sebesar Rp 14,92 triliun untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Said postur RAPBN 2026 akan menjadi modal penting bagi pemerintah untuk melakukan berbagai program recovery daya beli masyarakat.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia menghadapi tantangan yang besar.

Menurut Said Abdullah, sistem kuota selama ini dipakai dalam menjalankan kebijakan impor seringkali menjadi ajang berburu rente.