Berita Kemendagri

Selain mempercepat pembangunan huntap dan huntara untuk penyintas bencana, Satgas PRR juga menggelontorkan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi penyintas bencana.

Partisipasi aktif masyarakat menjadi bukti kuat warga memiliki semangat tinggi untuk bangkit dan memulihkan kondisi desa seperti semula

Bima juga mengingatkan kondisi Aceh Tamiang tiga bulan lalu yang berada dalam situasi sulit, dengan keterbatasan sarana dasar.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan keterlibatan lintas sektor menjadi kunci percepatan penanganan di wilayah terdampak.

Berdasarkan data Satgas PRR per 31 Maret sebagian besar jembatan di titik terisolasi di tiga daerah terdampak telah rampung dibangun.

Adapun selama melaksanakan tugas kedinasan secara WFH, ASN daerah diminta tetap aktif sehingga dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik.

Satgas PRR juga terus melakukan pemulihan ruang kelas agar fasdik yang layak bisa menjaga semangat belajar siswa yang masih menggelar pembelajaran di tenda.

Wiyagus menegaskan, lulusan IPDN dipersiapkan untuk menjadi motor penggerak birokrasi yang akan ditempatkan di seluruh pelosok daerah.

Mendagri juga mengapresiasi Menteri PKP Maruarar Sirait atas kontribusinya terhadap rakyat kecil melalui program perumahan.

Mendagri mengingatkan ASN Kemendagri dan BNPP agar terus membantu Pemda serta Kementerian/Lembaga, terutama dalam menjalankan program prioritas Presiden.

Selain pengendalian harga di tingkat pasar, Tomsi juga menekankan pentingnya pengelolaan logistik yang efektif.

Kasatgas Tito memberikan apresiasi kepada Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf yang telah menyalurkan bantuan secara simbolis di Aceh Timur.

Wiyagus juga mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar mampu memanfaatkan berbagai program strategis nasional yang telah disiapkan pemerintah pusat.

Keberhasilan merelokasi seluruh pengungsi di Sumut dan di Sumbar ini tidak terlepas dari percepatan pembangunan huntara.

Tri menegaskan, gerakan PKK yang telah hadir lebih dari lima dekade memainkan peran penting sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan masyarakat.

Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan pembangunan huntap terbanyak, terdiri dari sebanyak 104 unit sudah rampung dibangun dari total 27.104 unit yang ditargetkan

Mendagri bersama rombongan meninjau langsung fasilitas pelayanan di pelabuhan, termasuk ruang penumpang di Kapal Ferry yang akan berangkat menuju Bakauheni.

Ribka juga mengapresiasi pengelola UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Jayapura yang dinilai telah berkontribusi dalam mendukung program prioritas pemerintah.

Teguh juga menguraikan jumlah penduduk usia produktif, yakni usia 15–64 tahun, di Indonesia. Jumlah tersebut mencapai 199 juta jiwa atau 69,03 persen.

Tercatat jumlah huntara yang sudah rampung di tiga provinsi terdampak, bertambah mencapai 15. 346 unit dari total 18.781 unit yang akan dibangun.