Bpjs Kesehatan
Berita Utama
- aceh baratRibuan Peserta PBI Nonaktif di Aceh Barat Bisa Beralih ke JKA Aceh untuk Layanan Kesehatan


- apbd cianjurPemkab Cianjur Pastikan 120 Ribu PBI JKN Cianjur Kembali Aktif, Layanan Kesehatan Terjamin




- bengkuluDinsos Rejang Lebong Percepat Reaktivasi 7.000 Peserta PBI-JK, Pastikan Akses Kesehatan Warga


- bpjs kesehatanBPJS Bukittinggi Sosialisasikan Mekanisme Reaktivasi PBI-JK, Pastikan Warga Agam Kembali Terlindungi


Berita Terbaru
Berita Populer
KPK Tangkis Alibi Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Ngeles Tak Paham Hukum
KPK Panggil Suami dan Anak Fadia Arafiq Terkait Dugaan Aliran Dana Korupsi Proyek Pemkab Pekalongan
KPK Pulangkan Empat Pejabat Pemkab Usai OTT Bupati Pekalongan, Roda Pemerintahan Dipastikan Berjalan
Fadia Arafiq Ditangkap KPK, Wakil Bupati Sukirman Ditunjuk Jadi Plt Bupati Pekalongan
Diduga Terseret Aliran Uang Haram, Suami dan Anak Bupati Fadia Arafiq Akan Dipanggil KPK
Berita Utama Lainnya

Sanksi yang diberikan bisa sanksi administratif hingga pemberhentian kerjasama.

Dinas Sosial Kota Tangerang membuka loket reaktivasi PBI-JK setiap hari untuk memastikan jaminan kesehatan warga tetap aktif, menyusul penonaktifan data oleh pusat. Simak prosedur lengkapnya!

Program Cek Kesehatan Gratis diselenggarakan pemerintah sebagai langkah pencegahan untuk memperkuat pembiayaan BPJS Kesehatan tangani penyakit kronis.

Bagi Ajat dan banyak pasien kurang mampu lainnya, beralih ke BPJS Mandiri adalah hal yang mustahil.

Ketua Umum Relawan Kesehatan Indonesia menyoroti lemahnya integrasi dan pembaruan data PBI BPJS Kesehatan sebagai akar masalah ketidaktepatan sasaran. Mengapa sistem pendataan menjadi sorotan utama?

RSMM Timika terus berbenah diri dengan merenovasi ruang perawatan untuk memenuhi 12 kriteria Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) pemerintah, demi pelayanan kesehatan prima dan merata bagi masyarakat Papua Tengah.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, meski ratusan ribu warga terdampak, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Dolfie kemudian menjabarkan, angka yang dipaparkan oleh Menteri Kesehatan yang dinilai belum tepat dan tidak firm.

Kriteria kedua, kata dia, jika berdasarkan verifikasi di lapangan, peserta termasuk kategori masyarakat miskin dan rentan miskin.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cianjur menegaskan dukungan penuh terhadap keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) tahun depan, sekaligus menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan setempat.



















