Bpjs Ketenagakerjaan

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyerap aspirasi penghuni Griya Pekerja BPJS Ketenagakerjaan di Batam, menegaskan komitmen penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi pekerja.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor segera mengirimkan tim untuk menginvestigasi dugaan belum dibayarkannya gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja PT Hillcon Jaya Shakti, sebuah kasus yang mencuat di Morowali Utara dan melibatkan

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Delta Mas gencar menyasar ekosistem desa untuk perluasan cakupan kepesertaan, demi mewujudkan perlindungan semesta bagi pekerja informal.

BPJS Ketenagakerjaan hadir menjamin seluruh biaya perawatan atlet pencak silat Affandi Naufal yang mengalami kecelakaan kerja, menegaskan komitmen perlindungan bagi pekerja dan atlet.

Pemerintah Kabupaten Sleman terus memperluas cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan demi melindungi pekerja rentan dan meningkatkan produktivitas, dengan target capaian yang ambisius hingga 2027.

BPJS Ketenagakerjaan Banten bersinergi dengan Kejaksaan Tinggi Banten untuk meningkatkan kepatuhan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, memastikan perlindungan bagi pekerja.

Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Sosial memastikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak serta-merta mencabut hak penerima bantuan sosial (bansos) di tengah proses sinkronisasi data pemerintah.

Pemerintah Kota Makassar bersama Kejaksaan Negeri Makassar memperkuat sinergi dalam forum kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan, memastikan perlindungan pekerja Makassar di tengah pertumbuhan ekonomi kota.

BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen memperkuat perlindungan sosial bagi pengemudi ojol di Jabar, mengatasi risiko kerja tinggi dan potensi kemiskinan dengan dukungan pemerintah provinsi.

Pemprov Kepri mengalokasikan Rp6 miliar dari APBD 2026 untuk melindungi 31.000 nelayan lokal dengan BPJS Ketenagakerjaan, memastikan Perlindungan Nelayan Kepri dari risiko kerja.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah serius menjamin kesejahteraan pemuka agama melalui program Perlindungan Jamsostek, memastikan mereka terlindungi dari risiko kerja dan kematian.

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan melindungi 24 ribu pekerja rentan Raja Ampat. Inisiatif ini memberikan kepastian jaminan sosial, mencegah beban ekonomi baru bagi keluarga.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya Peningkatan Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan oleh direksi baru untuk menjamin kesejahteraan rakyat.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk fokus pada **peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan**, khususnya di sektor informal dan pekerja migran, demi produktivitas dan d

Saiful Hidayat, Direktur Utama baru BPJS Ketenagakerjaan, meluncurkan strategi 3C untuk lima tahun ke depan, bertekad memperluas cakupan kepesertaan bagi pekerja informal dan migran, sekaligus meningkatkan kualitas layanan dan kredibilitas institusi.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar melantik pimpinan baru BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, menekankan pentingnya peningkatan mutu pelayanan demi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengukuhkan 11.238 petugas Satlinmas Pemkab Sukabumi, menegaskan peran vital mereka sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat hingga tingkat desa.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar resmi melakukan Pelantikan Direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan periode 2026-2031, menandai komitmen negara dalam jaminan sosial.

Pemerintah Kabupaten Mukomuko mengambil langkah progresif dengan mendaftarkan pengurus masjid dalam program BPJS Ketenagakerjaan, menjamin perlindungan mereka saat beraktivitas dan meningkatkan kesejahteraan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya Anggaran BPJS Tepat Sasaran, meminta direksi baru mengendalikan biaya operasional dan mencegah pemborosan demi amanah rakyat.