Rencana ekspor pasir laut jadi polemik, Oneng turun tangan hingga desak berikan sanksi para pelanggar.
Dalam putusannya, sejumlah pasal dalam PP itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, khususnya Pasal 56.
Muzani mengingatkan, jangan sampai kebijakan yang diambil pemerintah soal ekspor pasir laut malah membawa banyak kerugian untuk masyarakat.
Rieke Diah Pitaloka ikut kritik kebijakan pemerintah soal ekspor pasir laut melalui Instagram.
Askolani bilang pemerintah tidak akan asal melakukan ekspor pasir laut.
Mereka memprotes kebijakan Presiden Jokowi yang kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang.
Kegiatan ekspor pasir laut harus melalui proses ketat.
Penambangan pasir laut berdampak pada kerusakan habitat laut yang sulit untuk diperbaiki dalam jangka panjang.
Luhut menjelaskan kerja sama ekspor listrik ke Singapura merupakan simbiosis mutualisme antar kedua negara.
Jokowi menyebut pemerintah bukan membuka ekspor pasir laut, namun sedimen yang berwujud pasir.
Pembukaan keran ekspor ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengungkap banyak perusahaan yang berminat untuk melakukan ekspor pasir laut.
Meski harganya fantastis, Trenggono mengungkap banyak perusahaan yang berminat untuk melakukan ekspor pasir laut.
Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka kemungkinan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk diekspor.
Di dalam negeri sendiri proyek reklamasi cukup banyak seperti di Surabaya, Jakarta, Batam, hingga Kalimantan.
Menteri HAM Natalius Pigai hari ini menjalankan rapat kerja dengan DPR Komisi XIII.
Prabowo menekankan bahwa masalah sampah yang dihadapi oleh Indonesia saat ini sangat mendesak.
Dia menegaskan Indonesia merupakan negara yang indah, namun turis tak mau datang apabila lingkungannya kotor dan banyak sampah.
Kronologi kejadian ketika itu seorang perempuan sedang berjalan bersama kucingnya di Stadion Kridosono, Kabupaten Blora, Minggu (25/1).
Dewan perdamaian bukan aliansi militer, bukan dukungan perang, dan bukan pengakuan terhadap pendudukan illegal Israel terhadap Palestina.
