Habiburokhman

Habiburokhman memastikan Komisi III DPR akan memaksimalkan pengawasan terhadap Polri berdasarkan Pasal 20A UUD 1945.

Meski demikian, usai pembahasan KUHP, Habiburokhman menyebut pihaknya akan lebih dulu membahas RUU tentang penyesuaian pidana.

Habiburokhman membeberkan sejumlah informasi yang ia nilai keliru terkait pasal-pasal tertentu dalam RKUHAP.

Ketentuan yang benar adalah dalam Pasal 136 ayat (2) KUHAP baru, penyadapan akan diatur secara khusus di UU.

Ia berpendapat bahwa kasus Roy Suryo bisa diselesaikan dengan pendekatan restorative justice jika merujuk pada KUHAP yang terbaru.

Habiburokhman menekankan pentingnya konfirmasi untuk mencegah masalah di masa depan.

"Ini kan ada masukan yang soal Pak Arsul Sani kami yang disalahin sekarang Pak," Ketua Komisi III DPR Habiburokhman

Ia menyatakan bahwa masyarakat yang ia temui justru mendukung agar program MBG ini diteruskan, bukan dihentikan.

Komisi III DPR RI memberikan apresiasi tinggi kepada Polri atas kesuksesan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG Polri) berstandar tinggi, menekan kasus keracunan makanan.

Ia mendengarkan suara seorang anak kecil yang mengatakan tidak mau dijemput oleh ayahnya karena 'ayah hitam.

Ancaman teror bom itu disebut-sebut dikirimkan dari India.

Menurut Habiburokhman, dengan DIM yang telah diterima, Komisi III siap menggelar rapat kerja bersama pemerintah untuk membahas lebih lanjut revisi KUHAP.

Habiburokhman menanggapi keras terkait usulan Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi yang mengusulkan menghapus adanya keterangan saksi ahli

Hal itu disampaikan Habiburokhman dalam acara 'Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998' di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan (Jaksel).

Habiburokhman, menjadi penjamin penangguhan penahanan terhadap mahasiswi ITB berinisial SSS yang ditahan karena mengunggah meme tak senonoh Prabowo dan Jokowi

Bareskrim Polri sudah menangguhkan penahanan terhadap SSS.

Habiburokhman membenarkan tengah mengajukan penangguhan penahanan terhadap mahasiswi ITB berinisial SSS pengunggah meme Prabowo-Jokowi.

Pada akhirnya draft RUU KUHAP tersebut tidak bisa untuk dibahas kembali karena DPR telah berganti periode

Keputusan ini diambil lantaran masa sidang kali ini dinilai terlalu singkat untuk membahas revisi yang bersifat krusial.

"Kami minta masukan dari masyarakat dan Draft RUU KUHAP bisa diunduh di situs DPR RI atau dimintakan ke Sekretariat Komisi III DPR RI.