Hak Pendidikan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayanti mendesak RUU Sisdiknas memasukkan aturan khusus tentang penyelenggaraan **pendidikan bencana**. Usulan ini bertujuan memastikan keberlanjutan pendidikan saat darurat dan membuat pembaca penasaran.

Rekan Indonesia menyoroti pentingnya Kemenham memperkuat agenda Pemenuhan Hak Dasar Warga, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan, mengingat tingginya laporan pelanggaran HAM.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengeluarkan Surat Edaran khusus untuk mempercepat penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), sebuah langkah prioritas guna memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan.

LPKA Palu meluncurkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Anak Mandiri dan Perpustakaan Digital (E-Library) untuk memperkuat Pendidikan Anak Binaan, memastikan akses belajar yang layak dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Bandarlampung berkomitmen menghapus penarikan uang komite di seluruh SD dan SMP negeri mulai tahun depan, menegaskan **Penghapusan Uang Komite SD-SMP Bandarlampung** demi pendidikan gratis.

Sebanyak 55 Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Curup antusias mengikuti program Sekolah Kejar Paket dan pelatihan keterampilan, menyiapkan masa depan yang lebih baik.

LPKA Palu berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kota Palu membentuk PKBM dan e-Library. Inisiatif ini memastikan hak Pendidikan Anak Binaan LPKA Palu tetap terpenuhi, membuka akses belajar dan literasi digital yang luas.

KemenPPPA serius pastikan anak perempuan (16) di Bandar Lampung yang sempat putus sekolah kini kembali sekolah lewat Kejar Paket B. Simak langkah konkret pemerintah demi hak pendidikan anak!

Lapas Kediri Fasilitasi Ujian ABH, memastikan anak berhadapan dengan hukum tetap mendapatkan hak pendidikan. Simak bagaimana mereka menjaga masa depan generasi muda.

Seorang anak di Kediri putus sekolah karena tidak memiliki akta kelahiran anak. Kini, Bupati Kediri turun tangan memfasilitasi Restu agar bisa kembali mengenyam pendidikan.