Anggaran Pendidikan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mengalokasikan dana awal Rp2,9 miliar untuk Pembangunan SMAN 6 Banjarbaru, menandai langkah signifikan dalam pemerataan akses pendidikan menengah di wilayah tersebut. Simak detailnya!

Narasi pemotongan anggaran pendidikan oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat. Namun, data APBN menunjukkan fakta yang berbeda, bahkan kesejahteraan guru turut meningkat. Simak selengkapnya!

Seskab Teddy Indra Wijaya mengungkap 16 ribu Renovasi Sekolah tuntas pada 2025 dengan anggaran Rp17 triliun. Ini wujud komitmen pemerintah tingkatkan kualitas pendidikan.

Kejaksaan Negeri Padang serius mengawal anggaran pendidikan dengan dua instrumen hukum. Kejari Padang cegah penyimpangan sekolah melalui deteksi dini dan pendampingan hukum, demi ekosistem pendidikan yang bersih dan bebas intimidasi.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dengan tegas membantah narasi pemangkasan anggaran pendidikan untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG), menegaskan komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya meluruskan narasi keliru terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut memangkas anggaran pendidikan, menegaskan komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan dan kesejahteraan guru.

Anggota DPR RI Azis Subekti menegaskan narasi yang memisahkan Program Makan Bergizi Gratis dari pendidikan adalah keliru, sebab program ini justru esensial sebagai penopang masa depan anak bangsa.

Kenaikan insentif guru honorer menjadi Rp400 ribu di era Presiden Prabowo menandai sejarah baru setelah dua dekade tanpa perubahan, meningkatkan kesejahteraan pendidik.

Dia mengatakan bahwa 20 persen dari total APBN 2026 yang disepakati pemerintah dan DPR RI dialokasikan untuk anggaran pendidikan.

Menurut Teddy, alokasi dana tersebut telah melalui prosedur konstitusional dan disepakati bersama pemerintah serta DPR RI dalam pembahasan APBN sebelumnya.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperluas cakupan program Revitalisasi Sekolah hingga 16.141 satuan pendidikan dengan anggaran tetap Rp99,97 triliun, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap sarana prasarana pendidikan yang lay

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkomitmen penuh dalam Penyaluran TPG ASN secara bulanan bagi guru di daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru dan profesionalisme pendidik.

Komitmen Kemendikdasmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN semakin nyata dengan alokasi anggaran triliunan rupiah dan berbagai kebijakan strategis yang bertujuan menjamin kepastian status serta perlindungan bagi para pendidik.

Anggota Komisi X DPR RI mengapresiasi kinerja dan kebijakan Kemendikdasmen yang dinilai selaras kebutuhan masyarakat, namun menyoroti tiga persoalan mendasar pendidikan nasional yang butuh perhatian serius.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran Rp43 miliar demi menjalankan program sekolah gratis bagi siswa SMA/SMK/SLB negeri, fokus pada Kepulauan Nias dan wilayah terdampak bencana, untuk tahun ajaran 2026-2027.

Pemerintah Kabupaten Manokwari menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program Pendidikan Gratis Manokwari, bahkan dengan peningkatan kualitas, di tengah kebijakan efisiensi anggaran pusat.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat membutuhkan anggaran sebesar Rp8 miliar untuk menimbun lahan seluas 7,5 hektare di Kecamatan Meureubo, sebagai langkah awal Pembangunan Sekolah Rakyat Aceh Barat yang akan menampung 1.000 anak miskin. Proyek ini diharapkan.

Dinas Pendidikan Palembang memastikan kelanjutan program Seragam Sekolah Gratis pada tahun ajaran baru 2026, menargetkan 19 ribu siswa SD dan SMP untuk meringankan beban orang tua dan mendukung program Palembang Cerdas.

Pemerintah Kota Palembang menargetkan perbaikan ratusan gedung sekolah dasar dan menengah pertama yang rusak ringan hingga berat tuntas dalam dua tahun, mulai 2026. Bagaimana upaya Pemkot Palembang mengakselerasi Perbaikan Sekolah Palembang?

Kemendikdasmen menargetkan Revitalisasi Sekolah 2026 untuk 71.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia, menunjukkan komitmen pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan nasional.