Hukum Pidana
Berita Utama
Berita Terbaru
Berita Populer
TNI Bertindak Cepat Ungkap Kasus Air Keras, Bukti Profesionalisme dan Ketaatan Perintah
Oknum BAIS Terseret Kasus Air Keras Aktivis, DPR Desak Bongkar Dalang di Baliknya!
LBH Jakarta Desak Penyidik Terapkan Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
DPR Desak Transparansi Kasus Penyiraman Air Keras Terhadap Aktivis KontraS
PDIP Usul Sidang Sipil untuk Kasus Penyiraman Andrie Yunus
Berita Utama Lainnya

Polresta Bandung berhasil meringkus Riki Sutandi, pelaku pembunuhan berencana Viki Nurya di Pangalengan, Kabupaten Bandung, dengan motif sakit hati akibat saling tatap.

Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej tegaskan kesiapan APH dalam penerapan KUHP dan KUHAP baru yang berlaku efektif 2 Januari 2026, ditandai adaptasi cepat dan sosialisasi masif.

Kuasa hukum I Made Daging, Kepala Kanwil BPN Bali, menegaskan penetapan tersangka terhadap kliennya cacat hukum karena menggunakan pasal yang sudah dicabut dan kedaluwarsa. Upaya praperadilan akan ditempuh untuk menguji keabsahan penetapan tersangka Kepal

Tiga pria di Bone Bolango ditetapkan sebagai tersangka Kasus TPKS anak di bawah umur dan terancam hukuman 12 tahun penjara, memicu pertanyaan tentang perlindungan korban.

Tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi, Egi Sudjana dan Damai Hari Lubis, telah mengajukan permohonan Restorative Justice (RJ) kepada penyidik Polda Metro Jaya.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menekankan pentingnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru agar penegakan keadilan di daerah dapat berjalan optimal, sejalan dengan semangat reformasi h

Polres Madiun Kota telah melimpahkan berkas perkara pembunuhan yang melibatkan anak di bawah umur ke Kejaksaan Negeri setempat. Kasus pelimpahan berkas pembunuhan Madiun ini menarik perhatian karena tersangka tidak mendapatkan diversi.

Bupati Koltim Abd Azis nonaktif memilih tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan korupsi RSUD Koltim, menegaskan komitmen mempercepat proses hukum dan membuktikan fakta di persidangan.

Polres Garut sedang mengusut tuntas kasus dugaan penipuan Wedding Organizer yang merugikan puluhan calon pengantin di Garut hingga ratusan juta rupiah. Kasus penipuan Wedding Organizer ini telah memicu kekecewaan mendalam bagi para korban.

Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej menegaskan KUHP Indonesia berlaku universal, namun menyoroti tiga isu krusial seperti delik politik, defamation, dan kesusilaan yang memiliki interpretasi berbeda di setiap daerah, memicu rasa penasaran pembaca.





























