Hukum Tata Negara

Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma mengapresiasi tiga tema strategis yang dibahas dalam Konferensi APHTN-HAN IV di Labuan Bajo, mencakup konstitusionalisme digital, penataan pemilu, dan sovereign wealth fund.

Pakar hukum menilai Putusan MK Polisi Jabatan Sipil menciptakan aturan tegas, mewajibkan polisi aktif mundur dari keanggotaan Polri jika ingin menduduki posisi sipil. Apa dampaknya?

Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid menegaskan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menjadi pemandu konstitusional untuk amandemen UU Polri. Kebijakan transisi segera diperlukan.

Guru Besar Unpad menegaskan Putusan MK terkait **polisi di jabatan sipil** berlaku serta merta sejak diucapkan, mewajibkan anggota Polri aktif untuk segera mengundurkan diri.

Pakar hukum tata negara Titi Anggraini menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Keterwakilan Perempuan AKD DPR dapat langsung dilaksanakan tanpa menunggu revisi undang-undang.

Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP) menggelar kuliah umum untuk mendalami perbandingan sistem hukum Indonesia Polandia, khususnya dalam tantangan konstitusi di era demokrasi modern.

Untag Surabaya mengukuhkan dua guru besar baru, Prof. Dr. Hufron dan Prof. Dr. Fajar Astuti Hermawati, menambah jumlah Guru Besar Untag Surabaya menjadi 30. Simak peran penting mereka!

Akademisi Unair menegaskan secara Konstitusi DPR tidak dapat dibubarkan, terlepas dari gelombang demonstrasi. Pahami alasan dan implikasi hukumnya di sini!