Keamanan Pangan

Gubernur Sulawesi Selatan menyambut baik kehadiran Loka POM Bone yang diharapkan menjadi pusat pengawasan obat dan makanan, termasuk kosmetik tradisional, di wilayah Bosowasi.

Sebanyak 54 UMKM perikanan di Bangka Belitung berhasil memenuhi persyaratan pasar global setelah mendapatkan sertifikasi HACCP, membuka peluang ekspor yang lebih luas.

Bareskrim Polri berhasil mengungkap peredaran 9 ton daging impor kedaluwarsa yang akan diedarkan ke pasar tradisional, menimbulkan kekhawatiran jelang Lebaran.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan penghentian sementara 492 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di wilayah Sumatera mulai 9 Maret 2026 karena belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang menerjunkan tim khusus untuk mengawasi produk makanan, memastikan higiene dan sanitasi terjaga, terutama menjelang Lebaran dan Ramadhan, demi keamanan pangan masyarakat.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan beras ekspor ke Arab Saudi telah mengantongi Health Certificate (HC), menjamin standar keamanan pangan internasional dan mendukung kebutuhan jemaah haji Indonesia.

Karantina Kalbar memusnahkan ribuan kilogram komoditas ilegal yang berpotensi membawa penyakit berbahaya. Simak detail Pemusnahan Komoditas Ilegal Karantina Kalbar ini untuk memahami ancaman dan langkah pencegahannya.

Jelang Lebaran, Pemkot Jakarta Barat melalui Sudin KPKP Jakbar gencar melakukan pengawasan pangan segar di pusat perbelanjaan. Ini demi memastikan keamanan pangan yang beredar bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jakarta menemukan pewarna tekstil berbahaya, Rhodamin B, pada takjil kue mangkok di Pasar Rawamangun, memicu penarikan produk dan edukasi keamanan pangan.

Pemerintah Kota Jakarta Utara mengintensifkan pengawasan pangan segar di sejumlah pasar tradisional dan swalayan. Langkah ini memastikan kualitas dan keamanan pangan segar Jakarta Utara, terutama menjelang perayaan Idul Fitri.

Dinas Kesehatan Bangka Tengah bersama BPOM Pangkalpinang gencar melakukan pengawasan takjil Ramadhan di Koba. Hasilnya, 40 sampel jajanan berbuka puasa dinyatakan aman konsumsi, menegaskan komitmen perlindungan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) intensifkan Pengawasan Takjil Gorontalo di berbagai lokasi, memastikan hidangan berbuka aman dikonsumsi masyarakat selama bulan suci Ramadhan.

Jelang Ramadhan, BBPOM DKI Jakarta meminta warga untuk waspada takjil berbahaya dengan warna mencolok dan tekstur aneh. Simak ciri-ciri makanan tak layak konsumsi agar ibadah puasa tetap aman.

Dugaan keracunan makanan Aceh Selatan menimpa belasan pelajar usai konsumsi MBG, memaksa Puskesmas Ujung Padang Rasian maksimalkan penanganan dan Dinas Kesehatan menetapkan status KLB.

Pastikan pangan yang Anda konsumsi aman! BBPOM Bandarlampung mengimbau masyarakat untuk selalu menerapkan Cek KLIK sebelum membeli, demi kesehatan optimal, terutama saat Ramadan.

Dinas Kesehatan Pasaman Barat intensifkan cek tanggal kadaluarsa makanan dan minuman di berbagai swalayan serta pasar, demi menjamin keamanan pangan masyarakat dan memenuhi standar kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Sumedang memperketat pengawasan takjil Ramadhan tahun ini. Langkah ini diambil untuk menjamin keamanan pangan dan kesehatan masyarakat selama bulan puasa, khususnya terkait kebersihan takjil Ramadhan.

Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan pemeriksaan kesehatan rutin bagi seluruh petugas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Papua Barat untuk menjamin keamanan pangan dan kualitas Program Makan Bergizi Gratis.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas menghentikan operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah menemukan masalah kualitas makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), demi menjamin mutu dan keamanan pangan bagi pen

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandarlampung intensifkan Pengawasan Takjil Ramadhan 1447 H untuk memastikan pangan aman dikonsumsi masyarakat selama bulan puasa. Langkah ini bertujuan melindungi konsumen dari produk berbahaya.