Kebijakan Lingkungan

Senator DPD RI Mirah Midadan Fahmid menyoroti peluang besar Lapangan Kerja Hijau di NTB, terutama di sektor energi terbarukan dan ekowisata, yang memerlukan dukungan kebijakan kuat.

Pemerintah Kabupaten Kudus mewajibkan Kewajiban Pilah Sampah ASN Kudus, baik di rumah maupun kantor, demi mengurangi beban TPA dan mendorong kesadaran masyarakat, dengan mekanisme pelaporan dan sanksi yang akan diatur.

Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa pengelolaan sampah Nataru adalah masalah serius yang memerlukan penanganan segera dari semua pihak.

Pajak Keanekaragaman Hayati muncul sebagai instrumen fiskal hijau untuk mengatasi kerusakan ekosistem. Bisakah kebijakan ini menjadi penyelamat alam dan ekonomi Indonesia?

Pakar lingkungan UI dan anggota DPR RI menegaskan bahwa Tanggung Jawab Kerusakan Lingkungan akibat bencana hidrometeorologi adalah masalah jangka panjang yang melibatkan lintas pemerintahan dan masyarakat.

Menteri Kehutanan menyoroti banjir dan longsor di Sumatra sebagai momentum perbaikan manajemen hutan. Evaluasi kebijakan dan penguatan hak masyarakat adat jadi fokus utama.

ASEAN dan UNDP selesaikan profil karbon dan pendanaan biru pertama, menjadi landasan penting penguatan kebijakan Ekonomi Biru ASEAN demi keberlanjutan regional.

Indonesia serius menggarap Hilirisasi Transisi Energi, berkomitmen penuh pada dekarbonisasi global. Simak langkah konkret dan target ambisius hingga 2026!

Pemerintah Provinsi Sumut mendesak 24 kabupaten/kota segera menerapkan sistem Sanitary Landfill untuk pengelolaan sampah demi lingkungan yang lebih baik. Mengapa transisi ini krusial bagi masa depan Sumut?

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai target Zero Emisi di Sidang Umum PBB, meski Donald Trump menyebut energi bersih sebagai 'tipuan'. Bagaimana Indonesia mewujudkannya?