Kawasan Hutan

Satgas PKH berhasil menyelamatkan aset negara hingga Rp371 triliun sejak Februari 2025, termasuk penguasaan kembali jutaan hektare kawasan hutan. Simak rinciannya di sini.

Pemerintah Provinsi NTB menyatakan kesiapan penuh untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait **evaluasi IUP hutan lindung NTB** yang diduga melanggar ketentuan, sambil menunggu instruksi resmi dari pusat.

Kementerian Kehutanan RI menindaklanjuti permohonan izin tambang rakyat di Gorontalo, khususnya di Kabupaten Pohuwato, memberikan sinyal positif bagi legalisasi aktivitas pertambangan masyarakat. Proses Kementerian Kehutanan Izin Tambang Rakyat Gorontalo.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido menegaskan penyelesaian konflik agraria Sulawesi Tengah membutuhkan kolaborasi multisektoral, mengingat kompleksitas persoalan tanah dan tumpang tindih regulasi yang kerap terjadi.

Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) gencar melakukan Evaluasi PPKH Hutan Kalsel guna memastikan pemanfaatan kawasan hutan berjalan sesuai ketentuan dan mendukung tata kelola kehutanan yang akuntabel.

PT PLN UIW MMU dan perusahaan PBPH menandatangani PKS, langkah strategis percepatan pembangunan jaringan listrik desa di Maluku Utara, khususnya di wilayah yang bersinggungan dengan area perizinan kehutanan.

Perum Perhutani KPH Kediri memfasilitasi pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di kawasan hutan Kabupaten Kediri, sebuah program nasional untuk menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar hutan.

Satgas PKH menyegel kawasan tambang emas milik PT Citra Palu Mineral di Palu, Sulawesi Tengah, menyusul temuan bukaan hutan di area konsesi. Apa yang sebenarnya terjadi di balik penyegelan tambang emas ini?

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memastikan bahwa pencabutan izin perusahaan yang melanggar pemanfaatan kawasan hutan dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih, menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut 28 izin korpo

Wamendagri Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya Sinkronisasi Data Spasial Desa yang akurat untuk mengatasi sengketa lahan dan konflik batas desa di kawasan hutan, demi kepastian hukum dan kesejahteraan warga.