Dpd Ri

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak **Revisi UU Perlindungan Konsumen** untuk beradaptasi dengan pesatnya ekonomi digital. Regulasi yang telah berusia lebih dari dua dekade ini dinilai belum efektif menghadapi transaksi online dan penipuan daring. A

Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama DPD RI intens membahas penyelesaian Sengketa Lahan Lapter II Manna yang berpotensi tumpang tindih aset negara, demi kepastian hukum dan optimalisasi pemanfaatan.

DPD RI melalui BULD menyoroti perlunya Penyelarasan Regulasi Koperasi antara pemerintah pusat dan daerah guna mengatasi tumpang tindih dan kebingungan hukum yang menghambat pengembangan koperasi.

DPD RI melalui BULD menyoroti pentingnya penyelarasan regulasi perkoperasian antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong ekonomi kekeluargaan dan mengatasi tumpang tindih aturan yang krusial.

Pemerintah Provinsi Papua Barat mengusulkan penarikan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten ke tingkat provinsi, menyusul dampak negatif terhadap mutu pendidikan dan kesejahteraan guru setelah pengalihan berdasarkan PP Nomor 106 Tah

Kebijakan PP Tunas Perlindungan Anak Digital yang membatasi akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun dinilai penting, namun efektivitasnya sangat bergantung pada peran aktif orang tua dan masyarakat.

Anggota DPD RI Paul Finsen Mayor mendesak pelaku pembunuhan nakes di Tambrauw untuk menyerahkan diri, sekaligus memastikan penanganan kasus ini berjalan transparan dan profesional.

Anggota DPD RI Paul Finsen Mayor mendesak BPK RI untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan Audit Anggaran MRP Papua di enam provinsi, menyusul dugaan penyalahgunaan dana otonomi khusus yang mencapai triliunan rupiah dan belum menyentuh akar mas

Presiden Prabowo Subianto menunaikan shalat Idul Fitri di Aceh Tamiang bersama korban banjir, momen ini diapresiasi Ketua DPD sebagai wujud nyata kehadiran negara di tengah kesulitan masyarakat.

Senator Aceh Sudirman Haji Uma mengadukan konflik lahan HGU di Aceh Timur ke BAP DPD RI, menyoroti dugaan pencaplokan tanah ulayat warga oleh perusahaan perkebunan. Warga menuntut keadilan.

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyoroti pencalonan Thomas Djiwandono sebagai kandidat Deputi Gubernur BI, menekankan pentingnya menghindari konflik kepentingan demi menjaga independensi Bank Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar pemanfaatan kawasan hutan. DPD RI menilai pencabutan izin perusahaan Prabowo ini sebagai pesan kuat bagi entitas lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meminta dukungan penuh dari DPD RI untuk mengatasi berbagai masalah Desa Kawasan Hutan yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan warga. Langkah ini krusial untuk memasti

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berkolaborasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan Program Desa Hijau, sebuah inisiatif strategis untuk menjaga lingkungan sekaligus menggeliatkan potensi eko

Buku Saku DPD MPR resmi diluncurkan sebagai pedoman anggota periode 2024-2029. Peluncuran ini menjadi langkah strategis DPD dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Senator DPD RI Mirah Midadan Fahmid menyoroti peluang besar Lapangan Kerja Hijau di NTB, terutama di sektor energi terbarukan dan ekowisata, yang memerlukan dukungan kebijakan kuat.

Anggota DPD RI Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra mengusulkan Perda Modal Budaya Bali untuk melindungi aset masyarakat lokal dan memastikan mereka menikmati keuntungan pariwisata secara adil.

Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah berkomitmen penuh memperkuat pelayanan internal dan tata kelola administrasi, menyiapkan langkah strategis menyongsong tahun anggaran 2026 demi kinerja optimal.

Ribuan warga Distrik Manokwari Timur antusias mengikuti Pemeriksaan Kesehatan Gratis menjelang Natal 2025, inisiatif DPD RI dan Dinas Kesehatan Papua Barat untuk tingkatkan akses layanan.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melalui Komite I memperketat Pengawasan UU ITE di Kalteng untuk membentengi masyarakat dari ancaman kejahatan digital, termasuk judi online dan penipuan finansial, guna menjaga stabilitas daerah.