Dpd Ri

Anggota DPD RI Sudirman Haji Uma mendesak Pemerintah Provinsi Aceh segera merealisasikan dana rehabilitasi Rp1,6 triliun. Realisasi Dana Rehabilitasi Aceh ini penting untuk pemulihan pascabencana dan kebutuhan mendesak warga.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI serius mengawal isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua. DPD RI Kawal HAM Papua melalui mekanisme kelembagaan dan advokasi politik, memastikan perhatian pemerintah pusat serta solusi berkelanjutan.

Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman Haji Uma, membantu pemulangan jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Takengon, Aceh, Khasnaini Mahara, dari Malaysia. Proses pemulangan jenazah PMI Aceh ini diwarnai dugaan kematian tidak wajar yang menuntut penyeli

Anggota DPD RI LaNyalla Mattalitti tegaskan komitmennya terhadap peningkatan perlindungan petani di Indonesia, mendorong revisi Undang-Undang untuk kesejahteraan mereka.

Senator DPD RI Filep Wamafma mengusulkan 154 sekolah di Papua Barat untuk menerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap II 2025, memastikan hak pendidikan anak bangsa di tengah tantangan geografis.

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyoroti pencalonan Thomas Djiwandono sebagai kandidat Deputi Gubernur BI, menekankan pentingnya menghindari konflik kepentingan demi menjaga independensi Bank Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar pemanfaatan kawasan hutan. DPD RI menilai pencabutan izin perusahaan Prabowo ini sebagai pesan kuat bagi entitas lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meminta dukungan penuh dari DPD RI untuk mengatasi berbagai masalah Desa Kawasan Hutan yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan warga. Langkah ini krusial untuk memasti

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berkolaborasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan Program Desa Hijau, sebuah inisiatif strategis untuk menjaga lingkungan sekaligus menggeliatkan potensi eko

Buku Saku DPD MPR resmi diluncurkan sebagai pedoman anggota periode 2024-2029. Peluncuran ini menjadi langkah strategis DPD dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung tegas menolak potensi 'negara dalam negara' di Bandara Khusus PT IMIP Morowali, menyoroti isu penguasaan aset dan kedaulatan.

Anggota DPD RI menyuarakan dukungan penuh agar Syaikh Mahfudz Somalangu diangkat sebagai pahlawan nasional, mengingat peran besarnya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Anggota DPD RI Sudirman Haji Uma bersama BP3MI Aceh berhasil memfasilitasi pemulangan jenazah Aulia Helza, warga Aceh yang meninggal di Malaysia, menunjukkan solidaritas kuat.

PPUU DPD RI mendalami isu krusial harmonisasi aturan daerah serta implementasi UU Pemda yang belum efektif, mengungkap tumpang tindih regulasi dan dampaknya.

Komite III DPD RI mendesak Kementerian Kesehatan mengevaluasi layanan kesehatan di Papua menyusul kasus ibu hamil meninggal yang ditolak sejumlah rumah sakit, menyoroti urgensi perbaikan sistem.

DPD RI memberikan apresiasi tinggi kepada Pemkab Manggarai Barat atas komitmennya menuntaskan sertifikasi lahan Translok Nggorang yang telah berlarut-larut, menjanjikan solusi segera bagi warga.

Pemerintah daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya didesak membentuk lembaga perlindungan konsumen. Keberadaan lembaga ini krusial untuk mengawasi dan melindungi hak masyarakat dari praktik curang.

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan Indonesia serius tangani perubahan iklim di COP30, melalui langkah eksekutif dan legislatif, termasuk dorongan regulasi dan perdagangan karbon.

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mendesak **Transformasi Transportasi Perkotaan** besar-besaran di Indonesia guna menekan emisi karbon dan dampak buruknya pada kesehatan serta lingkungan.

Provinsi Kalimantan Selatan meraih peringkat pertama Indeks Ketahanan Pangan (IKP) nasional, menunjukkan komitmen kuat Ketahanan Pangan Kalsel dan kedaulatan pangan lokal.