Kemenkumham

Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Papua mengungkapkan mayoritas lembaga pemasyarakatan di wilayahnya mengalami overkapasitas, dengan delapan lapas melebihi daya tampung hingga 116 persen, menimbulkan tantangan serius dalam pembinaan narapidana.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan **prioritas sanksi administrasi** harus didahulukan dibanding sanksi pidana, sejalan dengan prinsip ultimum remedium dan perubahan paradigma KUHP baru.

Prof. Harris Arthur Hedar mendeklarasikan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Profesional di Jakarta, sebuah wadah baru yang berfokus pada mutu, etika, dan karakter untuk menjawab tantangan profesi advokat di era digital.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara mengumumkan pembentukan 1.893 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan, memperluas akses keadilan bagi masyarakat di Sulawesi Utara.

Lapas Kelas IIA Gorontalo melakukan pemindahan narapidana sebanyak 31 orang ke Lapas Kelas IIB Boalemo. Langkah pemindahan narapidana Lapas Gorontalo ini bertujuan mengurai kepadatan dan optimalkan pembinaan.

Lapas Tual di Maluku meluncurkan inovasi kode QR untuk mengontrol kamar warga binaan pemasyarakatan (WBP), menggantikan pencatatan manual demi meningkatkan keamanan dan efisiensi.

Tradisi Perkawinan Matapia Bakai dari Kepulauan Sula, Maluku Utara, kini resmi terdaftar sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) oleh Kemenkumham Malut, menjamin perlindungan dan pelestarian identitas budaya masyarakat.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berupaya mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) ke dalam kurikulum pendidikan nasional, mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi, dengan menyusun rekomendasi kurikulum berbasis HAM.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memperketat pemantauan proses hukum kasus kekerasan anak dan perempuan untuk memastikan perlindungan korban secara maksimal.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menegaskan kewajiban royalti platform digital seperti TikTok, YouTube, dan Spotify untuk musik berhak cipta, bukan dibebankan kepada kreator, demi ekosistem musik yang adil dan transparan.

Kantor Imigrasi Pangkalpinang mencatat capaian luar biasa dalam PNBP 2025, melampaui target hingga Rp10,6 miliar, meski jumlah penerbitan paspor mengalami penurunan. Bagaimana strategi Imigrasi Pangkalpinang menghadapi efisiensi anggaran?

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Selatan (Sulsel) berhasil mengharmonisasi 1.039 rancangan produk hukum daerah sepanjang tahun 2025, menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan selaras kebijakan nasional.

Tahun 2025 menandai babak baru bagi Nusakambangan, yang kini bertransformasi menjadi pusat rehabilitasi modern dengan program pemberdayaan ekonomi berkelanjutan, jauh dari citra "Alcatraz Indonesia".

Sebanyak 79 narapidana Lapas Tarakan Kaltara mendapatkan Remisi Natal 2025, termasuk satu yang langsung bebas. Simak detail lengkap pemberian remisi ini.

Sebanyak 25 warga binaan Lapas Kelas I Madiun menerima remisi khusus Natal 2025, menunjukkan apresiasi atas kepatuhan dan partisipasi aktif dalam program pembinaan.

BNNP Banten menetapkan Tangerang Raya sebagai area paling rawan peredaran narkoba di 2025, disebabkan posisi geografis strategis dan mobilitas tinggi yang dimanfaatkan sindikat.

Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat gencar mengedukasi masyarakat Kampung Prafi Mulya tentang pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual Papua Barat guna memperkuat daya saing UMKM lokal.

Kantor Imigrasi Tangerang tingkatkan Pengawasan WNA dan patroli keimigrasian jelang Natal dan Tahun Baru. Langkah ini antisipasi pelanggaran serta jaga ketertiban di wilayah Tangerang.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas meresmikan 1.166 Posbankum NTB di seluruh desa dan kelurahan, memastikan akses bantuan hukum merata dan berkeadilan bagi masyarakat.

Kemenham Bali salurkan bantuan sosial kepada Yayasan Peduli Anak Kanker di Denpasar, Bali. Aksi ini menegaskan komitmen perlindungan hak anak dan memberikan dukungan moral penting.