Kementerian Haji Dan Umrah

Wakil Menteri Haji dan Umrah memulangkan enam calon Petugas Haji 2026 karena tidak jujur soal kondisi kesehatan, menegaskan pentingnya integritas dan kondisi fisik prima untuk pelayanan haji.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji, memicu dukungan dari Pansus Haji DPR RI dan seruan reformasi tata kelola haji.

Pemerintah Indonesia berupaya menekan Biaya Haji agar lebih terjangkau bagi jemaah, melalui pembangunan Kampung Haji, penambahan penerbangan, dan pengurangan masa tinggal di Arab Saudi.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan seluruh proses pengembalian dana Haji Khusus aman dan likuid, menegaskan komitmennya terhadap regulasi dan akuntabilitas.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjamin keamanan dan likuiditas Pengembalian Dana Haji Khusus 2026, menepis kekhawatiran PIHK terkait penundaan pencairan dan menegaskan kepatuhan pada regulasi.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) membuka masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2026 tahap kedua hingga 9 Januari 2026, memberikan kesempatan bagi kategori jemaah tertentu untuk memastikan keberangkatan.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) berkomitmen menuntaskan seluruh proses pelunasan haji khusus dan penerbitan Pengembalian Keuangan (PK) sebelum batas waktu Arab Saudi, demi memastikan kuota terpenuhi dan layanan optimal.

Sekadar diketahui, daftar tunggu haji untuk Kabupaten Bantaeng dan Sidrap merupakan terpanjang se-Indonesia.

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Kepulauan Riau terus memperkuat **Kesiapan Haji 2026 Kemenag Kepri** di tengah evaluasi Komisi VIII DPR RI dan transisi ke Kementerian Haji dan Umrah.

Dengan sudah dibubarkannya Dirjen Haji dan Umroh, pegawainya pun juga dibawa untuk bekerja di kementerian baru tersebut.

Kementerian Haji dan Umrah Resmi Terbentuk, menandai era baru pengelolaan ibadah. Simak tugas, fungsi, dan alasan di balik pembentukan lembaga vital ini!

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi terobosan baru. Simak bagaimana langkah ini diharapkan menjawab tantangan haji dan umrah serta memperkuat diplomasi.

BP Haji telah mentransfer Rp2,7 triliun sebagai uang pangkal layanan haji untuk musim 2026. Ini adalah bagian dari persiapan besar menuju peningkatan kualitas haji dan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

Pemerintah Indonesia dan DPR sepakat membentuk Kementerian Haji dan Umrah, langkah strategis untuk meningkatkan layanan ibadah haji dan umrah bagi jutaan jemaah.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan dalam UU tersebut nantinya akan dibentuk Kementerian Haji

Keputusan sosok Menteri Haji dan Umrah itu akan diputuskan Presiden Prabowo.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak usai rapat bareng Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan.

Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan bakal ada Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengakomodir kementerian baru.

Badan Pelaksana Haji (BP Haji) menyatakan kesiapan penuh untuk bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umrah, sebuah langkah signifikan yang akan membawa mandat besar dalam pelayanan jemaah.

Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf menyatakan kesiapan penuh atas perubahan kelembagaan menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Apa saja persiapan dan tantangan besar yang menanti?