Bpkh

Dana kelolaan haji BPKH mencapai Rp180,72 triliun hingga akhir 2025. Nilai manfaat dana haji tercatat Rp12,09 triliun dan menopang pembiayaan ibadah haji.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjamin pelemahan nilai tukar rupiah tidak akan mengganggu pembiayaan ibadah haji 2026, berkat strategi keuangan yang matang dan koordinasi dengan Bank Indonesia.

Bank Muamalat tegaskan kontribusi Rp1 triliun kepada BPKH dari imbal hasil investasi per akhir 2025. Hal ini memperkuat peran bank syariah pertama ini dalam ekosistem haji nasional.

Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Dewan Pengawas BPKH, mengingatkan kembali komitmen kuat Indonesia terhadap Palestina dalam refleksi Isra Miraj, mengajak calon petugas haji memaknai solidaritas global.

Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Lombok Tengah mencatat 85 persen Calon Jemaah Haji (CJH) reguler 2026 telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), menandakan kesiapan tinggi untuk keberangkatan. Angka ini menunjukkan antusiasme jemaah meski m

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan seluruh proses pengembalian dana Haji Khusus aman dan likuid, menegaskan komitmennya terhadap regulasi dan akuntabilitas.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjamin keamanan dan likuiditas Pengembalian Dana Haji Khusus 2026, menepis kekhawatiran PIHK terkait penundaan pencairan dan menegaskan kepatuhan pada regulasi.

Komnas Haji mendesak Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) serta BPKH segera bertindak untuk menyelamatkan Penyelenggaraan Haji Khusus 2026 yang terancam gagal akibat keterlambatan pencairan dana haji khusus.

Sebanyak 758 calon jemaah haji (CJH) asal Lombok Tengah telah berhasil menyelesaikan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahap pertama untuk keberangkatan tahun 2026, menyisakan 420 jemaah yang masih menunggu pelunasan tahap kedua.

BPKH memastikan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji.

BPKH saat ini tengah merancang skema untuk mengurangi proporsi subsidi nilai manfaat dalam BPIH secara gradual.

BPK tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LK BPKH tahun 2023.

Idealnya calon haji berangkat menanggung 70 persen dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH/Bipih) dan BPKH menanggung sisanya dari nilai manfaat.

Diperkirakan lebih dari 1,85 juta jemaah dari sekitar 150 negara melaksanakan haji tahun ini.

Tantangan sustainabilitas keuangan haji juga harus diatasi dengan strategi keuangan yang berkelanjutan dan efisien.