Kementerian Keuangan

Gubernur Bali Wayan Koster berupaya keras menekan biaya produksi Arak Bali, mulai dari harga botol hingga pita cukai, demi meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global dan mewujudkan ambisi internasional.

Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan yang terpilih sebagai Deputi Gubernur BI, menegaskan komitmennya untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan bank sentral, sembari menjamin penuh independensi Bank Indonesia.

Disertasi Dr. Wenceslaus dari Universitas Pancasila menyoroti urgensi penegasan kedudukan Peradilan Pajak di bawah Mahkamah Agung, mengungkap dualisme yang memengaruhi independensi hakim dan mengusulkan rekonstruksi kelembagaan.

Kebijakan penambahan layer cukai rokok menuai pro dan kontra. Peneliti menilai memiliki dasar teoritis yang sah untuk memperluas basis pemungutan, namun industri khawatir akan dampak negatif terhadap keberlangsungan usaha legal.

Pemerintah Kabupaten Kudus menghadapi tantangan signifikan dengan penurunan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026, mendorong penerapan skala prioritas dalam pemanfaatannya.

Kanwil DJP Jawa Timur II memperkuat layanan dan edukasi perpajakan terkait implementasi Coretax DJP dengan melibatkan ratusan Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) dari berbagai perguruan tinggi.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan progres pelaporan SPT Tahunan melalui sistem Coretax telah mencapai 398.091 SPT per 21 Januari 2026, mendekati target 400 ribu.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia mendesak pemerintah untuk memperbanyak penerbitan global bond guna membantu Bank Indonesia menstabilkan nilai tukar rupiah dan menjaga likuiditas dolar di dalam negeri, menciptakan ketahanan ekonomi.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan kesiapan memberikan dukungan pembiayaan pascabencana Sumatera, khususnya untuk rehabilitasi infrastruktur dan rekonstruksi perumahan warga terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut asal-usul logam mulia seberat 1,3 kg yang menjadi barang bukti dalam kasus suap pajak di KPP Madya Jakarta Utara, memicu pertanyaan besar tentang sumber dana suap ini.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi memperpanjang distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras 2025 hingga 31 Januari 2026, guna menjaga stabilitas harga di awal tahun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus pajak PT Wanatiara Persada yang diduga merugikan negara hingga Rp59 miliar, melibatkan lima tersangka termasuk pejabat pajak dan pihak swasta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil sita barang bukti suap pajak senilai Rp6,38 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait pengaturan pajak di KPP Madya Jakarta Utara, mengungkap praktik korupsi yang melibatkan pegawai pajak dan pihak swast

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan Anggaran Bencana Aceh tidak akan dipotong setelah menghubungi Presiden Prabowo Subianto langsung dari rapat koordinasi di Banda Aceh, menjamin pemulihan cepat.

KPK berhasil mengungkap kronologi dugaan suap pajak yang melibatkan Kepala KPP Madya Jakarta Utara dan pihak swasta. Kasus ini berawal dari potensi kurang bayar pajak PT WP, berujung pada penurunan nilai pajak signifikan dan kerugian negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap pemeriksaan pajak setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT KPK Pajak) di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pegawai DJP di Jakarta Utara, terkait dugaan pengaturan pajak sektor tambang yang melibatkan delapan orang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai tahun 2026 dengan operasi tangkap tangan (OTT) perdana, menargetkan pegawai pajak dari Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara. Penangkapan ini menjadi sorotan awal tahun dalam upaya pemberantasan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pegawai pajak di DJP Jakarta Utara, menyita ratusan juta rupiah dan valas terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak.

KPK amankan delapan orang dan uang ratusan juta rupiah dalam OTT Kantor Pajak Jakarta Utara terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak. Siapa saja yang terlibat?