Komisi Iii Dpr

Martin mengungkapkan, banyak kasus yang berkembang di daerah justru memicu keraguan publik terhadap Polri karena lemahnya ketegasan pengawasan internal.

Martin menilai, keterlibatan aparat penegak hukum dalam kasus korupsi merupakan ironi dan mencederai kepercayaan publik.

Anggota Komisi III Sarifuddin Sudding memuji kinerja Korps Lalu Lintas di bawah kepimpimpinan Irjen Agus Suryonugroho

Komisi III DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mempercepat Reformasi APH di Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. Langkah ini diambil menyikapi berbagai keluhan publik.

Hal ini dikatakan saat rapat bersama dengan Komisi III DPR RI, Wakil Kejaksaan Agung dan Kepala Badan Pengawas MA di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Wakapolri Dedi Prasetyo mengatakan sebagian personel Kapolres dan Kapolsek tidak memiliki perform yang baik

Hal ini dikatakan dalam rapat bersama dengan Wakapolri, Wakil Kejaksaan Agung dan Kepala Badan Pengawas MA.

"Ini kan ada masukan yang soal Pak Arsul Sani kami yang disalahin sekarang Pak," Ketua Komisi III DPR Habiburokhman

Ia menilai posisi tersebut penting untuk menjaga konsistensi sistem ketatanegaraan dan memastikan fungsi Polri berjalan efektif dalam menjaga keamanan.

Komisi VIII DPR juga mendukung sikap PBNU yang menyesalkan tindakan Gus Elham itu.

Ia berharap anggota DPR RI Komisi III segera menjadwalkan rapat tersebut.

Adapun Ahmad Sahroni yang sebelumnya sebagai pimpinan komisi yang membidangi urusan penegakan hukum itu menjadi anggota biasa di Komisi I DPR RI.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung DPR, Jakarta pada Rabu (20/8)

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung DPR, Jakarta

Anggota Komisi III DPR melakukan uji fit and proper test calon Hakim Mahkamah Konstitusi pada Rabu (20/8).

Awalnya, Habiburokhman lebih dulu menyampaikan, soal dokumen tersebut sudah diunggah sejak 18 Februari 2025 lalu di website dpr.go.id.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman berjanji rapat pembahasan revisi Undang-Undang tentang Kitab Hukum Acara Pidana (RKUHAP) akan dilakukan transparan.

Momen anggota DPR purnawirawan Polri bertemu dengan mantan wakilnya saat rapat.

Komisi III DPR memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan Jaksa Agung ST Burhanudin dalam rapat terkait laporan keuangan.

Komisi III DPR memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan Jaksa Agung ST Burhanudin dalam rapat terkait laporan keuangan.