Natalius Pigai

Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam diplomasi HAM Indonesia di tingkat global.

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan Musrenbang HAM Nasional pekan depan akan menjadi tonggak sejarah, mengintegrasikan prinsip hak asasi manusia sebagai kompas utama pembangunan nasional dari pusat hingga daerah.

Kontroversi seputar pemberian Gelar Pahlawan Soeharto kepada presiden kedua Indonesia memuncak, namun Menteri HAM Natalius Pigai memilih untuk tidak berkomentar, memicu pertanyaan publik.

Menteri HAM menegaskan penuntasan misteri Kasus Marsinah, aktivis buruh yang kini Pahlawan Nasional, menjadi kewenangan Komnas HAM dan kepolisian. Mengapa bukan Kementerian HAM?

Nama Marsinah Pahlawan Nasional kini diabadikan sebagai ruang pelayanan HAM di Kemenham, menjadi simbol perjuangan hak buruh dan keadilan yang tak lekang oleh waktu.

Terkait tewasnya Timothy, pihaknya meminta kantor wilayah HAM di Bali untuk berkoordinasi dan mengecek langsung.

Menteri HAM Natalius Pigai menyinggung rilis sejumlah lembaga survei soal kepuasan kinerja kementeriannya yang tak masuk 10 besar dalam Kabinet Merah Putih.

Kementerian HAM meluncurkan Aplikasi PRISMA, sistem penilaian mandiri digital bagi pelaku usaha untuk memetakan risiko pelanggaran HAM. Bagaimana aplikasi ini bekerja?

Kementerian HAM membentuk tiga tim khusus untuk mengusut kasus **Pencarian Orang Hilang Pascademo** akhir Agustus 2025. Apa yang sebenarnya terjadi pada Bima, Farhan, dan Reno?

Menteri HAM Natalius Pigai meyakini penegakan hukum berbasis HAM akan diperkuat dalam Reformasi Polri yang segera dilakukan. Simak detail rencana dan pembentukan komisi khususnya!

Natalius mempertanyakan Komnas HAM apakah mengerti tentang Dekalrasi Beijing dan Riyadh tentang tentang juvenile justice system atau sistem peradilan anak.

Membawa siswa ke barak militer justru membantu membentuk karakter, disiplin, tanggung jawab, dan mental yang kuat.

Menteri Natalius Pigai mengatakan program pendidikan siswa bermasalah ke barak TNI bisa diterapkan di seluruh Indonesia

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bekerja sama dengan TNI membina siswa sekolah bermasalah.

Khususnya, mereka yang duduk di bangku sekolah menengah pertama dan menengah atas atau sederajat.

Menurut Pigai, mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer tidak melanggar HAM.

Menurut MenHAM Pigai, cara yang dilakukan Demul, tidak melanggar standar hak asasi manusia.

Presiden Prabowo mengaku sempat mencari-cari keberadaan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaeman

Pigai percaya tindakan yang dilakukan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi tidak termasuk dalam kategori tersebut.

Pigai menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat yang sudah mulai dijalankan itu tidak termasuk ke dalam kategori hukuman fisik.