Hukum Indonesia

Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri berhasil mengungkap kronologi penangkapan Koko Erwin, terduga bandar narkoba yang sempat berupaya melarikan diri ke luar negeri. Penangkapan Koko Erwin ini melibatkan pengejaran intensif h

Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Pontianak mengusulkan pemberian sanksi bagi notaris yang terbukti melanggar administrasi kenotarisan, demi menjaga integritas jabatan notaris dan kepastian hukum.

Kejaksaan Agung menyatakan dukungan terhadap gagasan pembentukan Unit Penyidikan Komnas HAM, khususnya untuk kasus pelanggaran HAM berat, sebagai bagian dari revisi Undang-Undang HAM. Langkah ini diharapkan memperkuat penegakan keadilan di Indonesia.

Kejaksaan Agung menuntut tiga terdakwa kasus suap pengondisian putusan lepas perkara korupsi CPO dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan pidana penjara 9 hingga 17 tahun, denda, serta uang pengganti. Kasus suap dan TPPU CPO ini melibatkan advokat d

KPK tegaskan tidak akan terjebak wacana Revisi UU KPK ke aturan lama. Ketua KPK Setyo Budiyanto menekankan fokus lembaga pada pemberantasan korupsi sesuai aturan berlaku.

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menyoroti kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai Prabowo Tokoh Pemersatu yang mampu merangkul lawan politiknya, memberikan kepastian hukum dan membangun fondasi negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dukungan Komisi III DPR RI terhadap revisi UU Tipikor, langkah krusial bagi Indonesia menuju keanggotaan penuh OECD.

Muhammad Kerry Andrianto Riza, anak Riza Chalid, berharap Presiden Prabowo Subianto melihat tuntutan Kerry Riza dalam kasus korupsi tata kelola minyak secara objektif, menyoroti fakta persidangan yang diabaikan.

TikToker Vanessa Tuhuteru kini resmi berstatus tersangka dalam dugaan pemalsuan identitas KTP dan Kartu Keluarga. Simak selengkapnya kronologi dan perkembangan kasus yang menyeret nama Vanessa Tuhuteru ini.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset. Langkah ini krusial untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang masif, serta memberikan efek jera bagi para pelaku.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menyatakan kesiapan penuh untuk menerapkan pidana sosial sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mulai 2026, melibatkan sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) demi pemulihan keseimbangan sosial dan keadil

Kanwil Kemenkum Jambi menyelenggarakan pelatihan paralegal gelombang pertama 2026 untuk memperkuat peran Posbankum di desa dan kelurahan, memastikan akses keadilan merata bagi masyarakat.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor aktif melakukan pencegahan pelanggaran hukum usia dini, menyasar anak penyandang disabilitas melalui Program Jaksa Masuk Sekolah untuk edukasi hukum dan perlindungan.

Dugaan pemalsuan dokumen yang menyeret anggota DPRD NTB, Efan Limantika, kini resmi diselesaikan secara damai melalui mekanisme Restorative Justice, mengakhiri sengketa hukum yang sempat menjadi perhatian publik.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) Didik Farkhan Alisyahdi menekankan pentingnya **integritas pejabat Kejati Sulsel** yang baru dilantik demi penegakan hukum yang tegas dan visioner, memicu rasa penasaran akan dampak kepemimpinan bar

Praktisi hukum menilai penempatan Polri langsung di bawah Presiden merupakan bentuk penghormatan terhadap amanat reformasi 1998, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme Korps Bhayangkara.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua telah membentuk 4.771 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di empat provinsi, memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Tanah Papua.

Polda NTB kini memiliki Direktorat Reserse PPA dan PPO yang baru dibentuk, fokus pada perlindungan perempuan, anak, dan pemberantasan perdagangan orang, menandai langkah maju dalam penanganan kasus rentan.

Video pesta sesama jenis yang diduga terjadi di Cirebon viral di media sosial. Polres Cirebon Kota bergerak cepat menyelidiki, mengamankan dua orang untuk dimintai keterangan.

Kejaksaan Negeri Bireuen menahan bendahara DPMGP-KB berinisial AM atas dugaan Korupsi BOKB Bireuen dan nonfisik tahun anggaran 2024, menimbulkan kerugian negara mencapai Rp1,1 miliar lebih.