Penegakan Hukum

Polda Metro Jaya berkomitmen penuh dalam pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, bahkan Presiden Prabowo Subianto turut memberikan atensi khusus.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendesak kepolisian untuk mempercepat penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus demi transparansi dan akuntabilitas.

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku prihatin dan tak menyangka Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menjadi tersangka korupsi pemerasan oleh KPK, namun menghormati proses hukum yang berjalan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti praktik pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) oleh Kepala Daerah kepada Forkopimda, yang dinilai dapat menimbulkan konflik kepentingan dan menghambat proses penegakan hukum.

Bareskrim Polri telah menetapkan dua tersangka terkait aktivitas tambang ilegal nikel Masempo Dalle di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, menyusul temuan penambangan tanpa izin yang merugikan negara dan lingkungan.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti pentingnya menjaga ruang demokrasi tetap sehat dan terbuka, merespons insiden penyerangan terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan darurat kepada aktivis KontraS berinisial AY yang menjadi korban penyiraman air keras. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan dan penanganan medis korban serta mendorong penegakan

KPK mengungkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman membutuhkan Rp515 juta untuk THR polisi dan jaksa di forkopimda. Dugaan ini muncul setelah OTT dan penetapan tersangka.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus secara profesional dan transparan, memicu rasa penasaran publik akan kejel

TNI Angkatan Laut memperketat operasi anti-akses dan anti-area denial untuk menjaga keamanan laut serta mencegah penyelundupan sumber daya alam strategis Indonesia. Langkah ini wujud komitmen menjaga kekayaan negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 13 dari 27 orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif terkait dugaan korupsi.

Wakil Ketua Umum PRIMA, Alif Kamal, mengecam dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kasus ini agar tidak merusak demokrasi dan menimbulkan spekulasi liar di masyarakat.

Polda Sumut berhasil mengungkap kasus penambangan emas ilegal di Tapanuli Selatan (Tapsel). Dua tersangka telah ditetapkan, termasuk operator alat berat dan mekanik, dalam operasi besar-besaran ini.

Ditjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan (Gakkum Kehutanan) berhasil mengungkap sindikat Penangkapan Kayu Ilegal, menetapkan H sebagai tersangka utama. Siapa dalang di balik peredaran kayu ilegal yang merugikan negara ini?

Wakil Ketua Komisi III DPR RI mendesak kepolisian segera mengusut tuntas pelaku dan dalang di balik kasus penyiraman air keras Andrie Yunus, aktivis KontraS, yang mengancam iklim demokrasi.

Komisi Yudisial (KY) tengah mendalami dugaan pelanggaran etik Ketua dan Wakil Ketua PN Depok yang tersandung kasus korupsi, menunjukkan sinergi positif antarlembaga dalam penegakan hukum.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kejati Kalteng) resmi menaikkan penanganan perkara dugaan korupsi zirkon yang melibatkan PT Kirana Bumi Mineral ke tahap penyidikan, mengungkap indikasi penyimpangan penjualan dan ekspor mineral yang merugikan negara hi

Kejari Jakbar setor Rp530 miliar rampasan judi online dari terpidana Oei Hengky Wiryo ke kas negara, menegaskan komitmen penegakan hukum dan pemulihan aset negara.

Anggota DPR RI Bonnie Triyana mengecam keras serangan air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, menyebutnya sebagai serangan terhadap sejarah panjang perjuangan HAM di Indonesia dan mendesak penuntasan kasus.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo resmi menahan Kepala Desa Jenangan, berinisial TA, terkait dugaan korupsi tambang ilegal di lahan aset desa. Penahanan Kades Jenangan ini dilakukan setelah ditemukan dua alat bukti yang cukup, menimbulkan kerugian negara