Penyelenggaraan Haji

Kemenhaj menekankan krusialnya Siskohat Haji sebagai tulang punggung operasional haji, memastikan akurasi data vital dari akomodasi hingga kesehatan demi kelancaran ibadah haji 2026.

Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenhaj Sulsel) menjajaki Kerja Sama Haji Sulsel dengan Polda Sulsel untuk memastikan kelancaran operasional ibadah haji 1447 H/2026 M.

Mantan Menpora Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji 2023-2024, menimbulkan pertanyaan terkait keterlibatannya.

Kementerian Haji dan Umrah akan mengoptimalkan saluran Kawal Haji sebagai pusat pengaduan resmi untuk mengatasi berbagai keluhan jemaah haji dan memastikan penyelenggaraan yang lebih baik pada tahun 2026.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melakukan optimalisasi Kawal Haji, sebuah kanal resmi untuk menampung pengaduan jamaah, keluarga, dan masyarakat umum demi penyelenggaraan haji 2026 yang lebih baik.

Juru Bicara Kemenhaj mengimbau Petugas Haji untuk bijak bermedia sosial saat bertugas di Tanah Suci, penting untuk mencegah kegaduhan dan salah paham di Indonesia.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) serius membekali Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2026 dengan berbagai keterampilan penting, demi memperkuat layanan haji nasional dan menghadapi dinamika penyelenggaraan ibadah haji mendatang.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menggelar diklat intensif selama sebulan untuk calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1447 H/2026 M, demi mencetak petugas haji profesional dan berintegritas yang siap melayani jemaah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan pengembalian uang terkait kasus dugaan korupsi kuota haji telah mencapai Rp100 miliar dan akan terus bertambah. Penasaran siapa saja yang terlibat?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak asosiasi dan biro haji untuk kooperatif mengembalikan dana terkait dugaan korupsi kuota haji yang merugikan negara hingga triliunan rupiah, menyusul penetapan dua tersangka, termasuk mantan Menteri Agama.

KPK mengungkap fakta mengejutkan dalam kasus kuota haji 2023-2024, di mana hanya ada satu pengumpul utama uang dari biro perjalanan yang disetorkan bertingkat ke oknum Kemenag.

KPK membuka peluang memanggil petinggi GP Ansor yang diduga mengetahui konstruksi perkara dugaan korupsi penentuan kuota haji Kemenag 2023-2024 yang merugikan negara Rp1 triliun lebih.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan penjualan Kuota Haji Khusus antar biro perjalanan, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp1 triliun. Simak detail investigasinya!

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi terobosan baru. Simak bagaimana langkah ini diharapkan menjawab tantangan haji dan umrah serta memperkuat diplomasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap biaya haji khusus hingga Rp300 juta dan haji furoda Rp1 miliar, mengindikasikan adanya praktik korupsi haji di Kementerian Agama.

Mensesneg Prasetyo Hadi tegaskan Istana siap terbitkan Perpres baru setelah RUU Haji disahkan. Apa dampak perubahan ini bagi penyelenggaraan haji mendatang?

Pembahasan RUU Haji terus dimatangkan di DPR. Istana berharap revisi UU ini membawa perbaikan signifikan dalam penyelenggaraan ibadah haji, termasuk aturan baru yang menarik.

Wacana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang telah menjadi visi Presiden Prabowo Subianto sejak 2014 kini selangkah lagi terwujud, siap mereformasi tata kelola haji Indonesia.

Wamenhaj menyampaikan langsung apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H / 2025 M, khususnya bagi jemaah haji Indonesia.

Berikut lama waktu tunggu jemaah di Indonesia untuk bisa naik Haji.