Perlindungan Perempuan

Polda NTB kini memiliki Direktorat Reserse PPA dan PPO yang baru dibentuk, fokus pada perlindungan perempuan, anak, dan pemberantasan perdagangan orang, menandai langkah maju dalam penanganan kasus rentan.

Pemerintah Provinsi Lampung gencar lakukan perluasan layanan Puspaga untuk mengoptimalkan perlindungan perempuan dan anak di seluruh wilayahnya. Inisiatif ini bertujuan menurunkan angka kekerasan dan meningkatkan edukasi masyarakat.

KemenPPPA kawal kasus pemerkosaan pekerja perempuan di Makassar yang melibatkan majikan dan istrinya. Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi menegaskan komitmen negara lindungi korban.

Dinas PPAKB Kota Pangkalpinang melaporkan penurunan signifikan kasus kekerasan perempuan dan anak pada tahun 2025, menjadi angin segar di tengah upaya pencegahan kekerasan Perempuan dan Anak Pangkalpinang.

Seorang majikan diduga rudapaksa karyawan di Makassar berhasil ditangkap polisi, memicu kekhawatiran baru akan kasus kekerasan seksual di lingkungan kerja, bahkan direkam oleh istri pelaku.

Polri akan memasukkan mata kuliah Perempuan dan Kelompok Rentan ke dalam Kurikulum Polwan S1 di STIK-PTIK, wujud komitmen perlindungan perempuan dan anak.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyerukan peningkatan Pemberdayaan Perempuan Jawa Timur sebagai agen pembangunan, menyoroti data positif dan tantangan yang ada untuk kemajuan bangsa.

Menteri PPPA Arifah Fauzi dorong KAI hadirkan lebih banyak permainan tradisional di Stasiun Yogya, memperkaya pengalaman anak dan perkuat layanan ramah perempuan.

Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menegaskan bahwa kesehatan mental perempuan harus menjadi agenda prioritas negara, menyoroti krisis dan tantangan implementasi hukum serta ancaman digital.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengawal serius penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang menimpa mahasiswi di Aceh Tamiang, menekankan perlindungan korban di tengah kondisi bencana dan kendala komunikasi.

Dinas DPMPPA Kota Jambi mencatat 57 kasus kekerasan anak hingga Agustus 2025. Terungkap, faktor ekonomi dan penggunaan gawai menjadi pemicu utama. Simak selengkapnya!

Peringatan 16 HAKTP diharapkan jadi momentum penting untuk lindungi perempuan disabilitas dari kerentanan berlapis. Data Komnas Perempuan ungkap 392 bentuk kekerasan.

UPTD PPA Makassar mencatat 508 kasus Kekerasan Anak dan Perempuan hingga September 2025, didominasi KTA. Tekanan ekonomi dan rendahnya kesadaran hukum jadi pemicu utama, memicu rasa penasaran akan solusinya.

Menteri PPPA Arifah Fauzi mendesak civitas academica berani melakukan pelaporan kekerasan kampus melalui SAPA 129. Data mengejutkan menunjukkan tingginya angka kekerasan seksual di perguruan tinggi. Mengapa banyak yang bungkam?

Staf Ahli TP PKK Pusat, Yane Bima Arya, tinjau Rumah Aman Ngada untuk dukung korban kekerasan. Kunjungan spontan ini menyoroti pentingnya kolaborasi dan penanganan komprehensif.

DPMGP4 Nagan Raya menggandeng wartawan untuk mewujudkan media ramah anak Nagan Raya, menciptakan lingkungan aman bagi perempuan dan anak serta mendorong kesadaran publik.

Komnas Perempuan mendesak lembaga negara tidak menolerir KDRT Pejabat, menegaskan kekerasan domestik tidak mengenal status sosial atau jabatan, bahkan pada figur publik.

Anggota DPR RI Fraksi PAN menggelar DPR Audiensi Organisasi perempuan dan mahasiswa untuk membahas isu penting, termasuk tuntutan 17+8. Fraksi PAN berkomitmen mengawal aspirasi ini.

Pemerintah Kota Madiun aktif mendorong partisipasi warga untuk mewujudkan Lingkungan Aman Perempuan Madiun. Simak langkah konkret dan tantangan yang dihadapi Pemkot Madiun dalam upaya ini!

Kuasa hukum korban mendesak DPRD Gorontalo fasilitasi penanganan kasus TPKS Mantan Rektor UNUGO, Prof. AH, yang tak kunjung ada kejelasan. Akankah ada titik terang?