MK Terima 206 Permohonan Sengketa Pilkada 2024, Ini Rinciannya

Untuk agenda sidang pemeriksaan lanjutan tersebut, majelis akan mendengarkan keterangan saksi atau ahli, dan penambahan bukti.

Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan perkara perselisihan hasil Pilkada atau sengketa pilkada 2024.

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 314 permohonan perselisihan atau sengketa hasil Pilkada 2024.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sumbar, Hamdan mengatakan, 13 gugatan tersebut ditemukan pada 11 daerah di Sumbar.

Suhartoyo menegaskan batas waktu pendaftaran sengketa pilkada adalah tiga hari kerja sejak KPU setempat menetapkan hasil pemilihan

Ketiga daerah itu antara lain berasal dari Pilkada di Ponorogo, Magetan dan Bangkalan, Madura.

MK sudah mulai menerima permohonan perselisihan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Adapun Pilkada Serentak 2024 akan digelar di 545 kabupaten/kota pada total 37 Provinsi di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana 297 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024 hari ini, Senin (29/4).

MK mulai menyidangkan sengketa Pileg atau Pemilu Legislatif hari ini.

Juru Bicara MK, Fajar Laksono mengatakan pihaknya sudah meregistrasi 297 perkara.

Konsolidasi persiapan menghadapi sengketa dilakukan pihak KPU sejak Minggu hingga Selasa (26/3).

Anggit pernah dijatuhi hukuman selama 2 bulan 24 hari oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 26 Juli 2022.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan sebanyak 138 perkara sengketa Pilkada 2024 yang dibacakan dalam putusan dismissal, Selasa (4/2)

Keputusan itu dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam pembacaan putusan dismissal untuk perkara Pilgub Sumut dengan nomor 247/PHPU.GUB-XXIII/2025.

Andika-Hendi tidak dapat mengajukan kembali permohonan serupa ke MK. Adapun salinan permohonan akan dikembalikan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan MK.

Tim hukum menemukan tandatangan palsu mencapai 90 hingga 130 tandatangan palsu di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Saat ini jumlah sengketa Pilkada yang harus ditangani MK sebanyak 300. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan kepala daerah terpilih yang tak bersengketa di MK.

Akademisi UIN Datokarama Palu menyoroti upaya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menegakkan keadilan substantif, melampaui keadilan prosedural demi menjaga keseimbangan hukum dan sosial.

Putusan itu tertuang dalam Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Sanksi pidana atau perdata hanya bisa ditempuh usai seluruh mekanisme di meja Dewan Pers selesai.

Hakim MK Anwar Usman, menyatakan ketidakpuasannya terhadap laporan kinerja hakim MK yang disampaikan Mahkamah Kehormatan MK pada akhir tahun lalu.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan revisi UU Pemilu tidak akan mengatur koalisi permanen, menegaskan semangat konstruktif pemerintah dalam penyempurnaan aturan pesta demokrasi.

Gugatan tersebut dilayangkan seorang peneliti bernama Bonatua Silalahi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Serikat buruh mendesak DPR dan pemerintah segera membahas Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru sesuai amanat Mahkamah Konstitusi. Namun, Kementerian Ketenagakerjaan masih fokus pada jaring aspirasi publik yang menjadi bagian penting dalam proses perumusan k