Politik Uang

Setelah melalui drama Pilkada Barito Utara terpanjang dengan dua kali Pemungutan Suara Ulang, Shalahuddin dan Felix S. Tingan akhirnya resmi dilantik. Simak cerita di baliknya!

Komisi II DPR RI menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan pemilu dan demokrasi. Langkah ini diharapkan menciptakan pemilu yang lebih berkualitas dan bersih di masa depan.

Ketua KPU Afifuddin menegaskan Pilkada Ulang Bebas Politik Uang di Pangkalpinang dan Bangka. Simak upaya KPU mencegah praktik curang ini demi demokrasi yang bersih.

Survei terbaru ERC Uniper menunjukkan mayoritas warga Pangkalpinang, atau 62,06%, tegas menolak praktik politik uang dalam Pilkada Ulang 2025. Simak bagaimana kesadaran demokrasi di Pangkalpinang semakin matang.

Nasrullah Larada raih gelar doktor di UMY usai meneliti praktik **politik uang buruh rokok** di Kudus, mengungkap fenomena klientelisme yang merusak demokrasi. Bagaimana detailnya?

Golkar menilai biaya politik di Indonesia terlalu tinggi maka Golkar mengusulkan adanya perubahan sistem pemilu.

DPR menyebut, potensi pelanggaran dan kecurangan dalam pemungutan suara ulang (PSU) lebih tinggi dibanding pilkada.

Temuan ini terungkap dalam sebuah laporan bertajuk Partisipasi dan Opini Publik Menjelang Pilkada 2024.

Ketua RT di Musi Rawas YN dipergoki warga sedang melakukan bagi-bagi uang.

Beredar video rencana penyebaran politik uang bergambar pasangan Airin-Ade.

Caleg DPR RI dari Partai Demokrat, Syarifuddin Dg Punna buka suara setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan politik uang.

Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Partai Demokrat Syarifuddin Dg Punna ditetapkan sebagai tersangka kasus politik uang.

KPU Jayapura bakal memanggil terlebih dahulu PPD di Distrik Waibhu untuk diklarifikasi.

Bawaslu Jakarta Selatan telah memanggil dan meminta penjelasan Pelapor atas nama Helly Rohatta

Kedua caleg itu adalah Caleg DPR RI dari dapil DKI Jakarta 2, Melani Leimena Suharli, dan Caleg DPRD DKI Jakarta dari dapil DKI Jakarta 7, Ali Muhammad Johan.

"Sudah ditangani oleh pihak Bawaslu. Kita hormati prosesnya," Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono

Dugaan pelanggaran pidana Pemilu saat ini telah masuk tahap ajudikasi atau sidang pemeriksaan seluruh pihak berperkara

"Hanya sekitar 20 kasus yang saat ini dilaksanakan penyidikan di jajaran kepolisian," kata Djuhandhani

Bawaslu Kota Semarang memproses dua pelanggaran pemilu Caleg berupa money politic di Kecamatan Tembalang dan Kecamata

"Kalau dalam agama itu hukumnya haram, karena serangan fajar bagian dari money politics."