Regulasi Keuangan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah tidak akan menoleransi praktik goreng saham yang merugikan investor dan merusak integritas pasar modal nasional.

Meskipun terjadi transisi kepemimpinan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk melanjutkan agenda Reformasi Pasar Modal OJK dengan pendekatan holistik demi stabilitas dan pertumbuhan pasar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjuk Friderica Widyasari Dewi dan Hasan Fawzi sebagai komisaris interim efektif 31 Januari 2026. Penunjukan ini menjaga stabilitas OJK setelah pejabat senior mengundurkan diri.

Kenali lebih dekat Profil Friderica Widyasari Dewi, sosok yang kini menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua DK OJK. Simak rekam jejak karirnya yang cemerlang di sektor keuangan!

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjuk Friderica Widyasari Dewi dan Hasan Fawzi sebagai anggota Dewan Komisioner pengganti, menyusul pengunduran diri sejumlah pimpinan OJK, memastikan kesinambungan dalam Pergantian Pimpinan OJK.

Mundurnya jajaran BEI dan OJK diapresiasi Banggar DPR sebagai etika baik. Namun, perbaikan kebijakan free float mendesak untuk meningkatkan kepercayaan investor dan pendalaman pasar modal.

Pasar Modal Indonesia menghadapi dinamika signifikan pada Jumat (30/1/2026), ditandai dengan pengunduran diri Ketua OJK dan Dirut BEI, serta progres demutualisasi bursa, di tengah penguatan IHSG.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan keterbukaannya bagi pihak manapun yang ingin menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) seiring rencana demutualisasi BEI. Proses OJK Demutualisasi BEI ini diharapkan memperkuat pasar modal nasional.

Langkah strategis Pemkab Madiun mengesahkan Transformasi BPR Madiun menjadi Perseroda, mengubah nama menjadi Bank Perekonomian Rakyat, demi penguatan tata kelola dan peningkatan layanan UMKM.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menghadapi hambatan serius dalam investasi emas dana haji karena belum adanya pasar emas korporasi di Indonesia, membatasi transaksi skala besar dan menghambat optimalisasi dana.

Tujuannya adalah melindungi kepentingan nasabah serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Bappebti kini mengalihkan fokusnya sepenuhnya ke pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) setelah kewenangan pengawasan aset kripto beralih ke OJK dan BI. Apa dampaknya bagi masyarakat dan sektor keuangan?