Ruu Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset mengatur dua konsep model perampasan aset conviction based forfeiture dan non-conviction based forfeiture.

“Kami percaya bahwa RUU Perampasan Aset adalah solusi komprehensif untuk memberantas korupsi," kata Wakil Ketua III DPW PSI Banten, M. Bima Januri.

Akademisi menyoroti 5 pasal kontroversial dalam RUU Perampasan Aset yang berpotensi merugikan masyarakat. Simak mengapa revisi pasal-pasal ini krusial sebelum disahkan.

DPR RI tengah menggodok naskah akademik RUU Perampasan Aset agar menjadi prioritas Prolegnas 2025. Prosesnya tak mudah, butuh kehati-hatian agar tidak jadi alat politis.

Kegiatan ini menegaskan komitmen PSI dalam mendukung percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Gerakan Milenial Indonesia Emas (GMIE) 2045 mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, melihatnya sebagai instrumen vital untuk memberantas korupsi dan menutup celah kejahatan ekonomi yang merugikan negara.

Saat ini, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah mengusulkan agar RUU Perampasan Aset dimasukkan dalam daftar Prolegnas Prioritas 2025.

Ketua Partai NasDem Sulsel itu mengaku baru menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR menggantikan Ahmad Sahroni.

“Seingat saya sudah tiga kali kami mendorong agar RUU Perampasan Aset segera dibahas di DPR,” kata Jokowi.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengusulkan RUU Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 sebagai inisiatif DPR. Akankah ini mempercepat pemberantasan korupsi?

Pemerintah Kabupaten dan DPRD Tulungagung berkomitmen menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. Simak poin-poin penting dari pertemuan yang membahas tuntutan Aspirasi Mahasiswa Tulungagung!

Menurut Tito, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sudah diterima oleh DPR. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait perkembangannya.

RUU Perampasan Aset, yang terhenti sejak 2009, kembali menjadi perhatian publik setelah aksi demonstrasi.

Hal itu disampaikan Prabowo saat mengumpulkan tokoh lintas agama, kelompok agama, hingga pimpinan partai politik (parpol).

Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog terbuka di Istana, di mana ia dengar aspirasi dan kritik langsung dari serikat buruh, ormas, dan tokoh agama. Apa saja poin krusial yang disampaikan?

Ketua DPRD Sumbar Muhidi menampung dan berjanji menyampaikan Aspirasi Mahasiswa Sumbar ke pusat, termasuk tuntutan penting terkait RUU Perampasan Aset dan reformasi Polri.

DPRD Jabar menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi aksi demo di Bandung, meliputi RUU Perampasan Aset, Revisi KUHP, penegakan hukum kasus demo, hingga dorongan kuat untuk Reformasi Polri. Simak detailnya!

Supratman menyatakan bahwa RUU Perampasan Aset yang diinisiasi oleh pemerintah hingga saat ini masih belum selesai dibahas.

RUU Permpasan Aset sendiri saat ini tak kunjung diketok Parlemen.

Menurut Supratman, pemerintah tidak keberatan jika DPR ingin menjadikan RUU ini sebagai inisiatif legislatif.