Sertifikasi Halal

Zaitun Rasmin, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah, membahas pentingnya sertifikat halal untuk produk-produk yang berasal dari Amerika Serikat.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menyoroti pentingnya Sertifikasi Halal untuk menjaga kedaulatan pangan dan industri perunggasan nasional dari potensi ancaman perdagangan internasional.

PT Timah Tbk kembali menggelar Bazar Ramadan Fair 2026 di Pangkalpinang, menjadi wadah strategis bagi UMKM lokal untuk mempromosikan produk dan meningkatkan omzet selama bulan suci.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Bank Indonesia dan KDEKS menggelar National Halal Fair Ramadhan, upaya penguatan Ekonomi Syariah Kalsel dan daya saing UMKM lokal.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menggalakkan percepatan sertifikasi SPPG di Jawa Timur untuk memastikan standar keamanan pangan Program Makan Bergizi Gratis yang meluas.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam menyiapkan SDM Halal yang kompeten, guna memperkuat posisi Indonesia di industri halal global.

Pemerintah Kota Bengkulu intensifkan pengawasan daging jelang Ramadhan 1447 H di pasar-pasar, memastikan pasokan aman dan halal bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi dengan lembaga independen Jepang, Koso Nippon, untuk program pendampingan UMKM. Tujuannya mendorong UMKM Surabaya naik kelas melalui peningkatan kapasitas dan daya saing, serta membuka peluang investasi.

Universitas Indonesia (UI) resmi meluncurkan UI Halal Training Center, langkah strategis dalam memperkuat ekosistem halal nasional dan mencetak SDM profesional kompeten.

Lembaga Solusi Halal (LSH) PW ISNU Jawa Timur telah mendampingi ribuan UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal, sebuah langkah krusial untuk meningkatkan nilai jual dan daya saing produk mereka di pasar.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan ekosistem halal yang kuat bukan hanya soal kepatuhan regulasi, tetapi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan daya saing produk yang tinggi.

BPJPH bersama Kemenperin terus mematangkan persiapan implementasi kebijakan Wajib Halal 2026, memastikan perlindungan konsumen dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Pemerintah Kabupaten Lebak serius dalam upaya Pemberdayaan UMKM Lebak dan koperasi untuk menekan angka pengangguran. Berbagai program strategis telah disiapkan, mulai dari peningkatan kapasitas hingga dukungan pemasaran, demi membangkitkan perekonomian da

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan komitmennya dalam memperkuat penyelenggaraan Jaminan Produk Halal secara nasional melalui langkah-langkah strategis.

Gubernur Khofifah tegaskan program OPOP harus naik kelas melalui inovasi dan teknologi ITS, didukung sinergi lintas sektor demi daya saing produk pesantren di pasar global.

DPRD Kota Banjarmasin sedang membahas Raperda Makanan Sehat Halal untuk memastikan jaminan keamanan pangan, khususnya bagi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan produk UMKM.

BPJPH menegaskan sertifikasi halal bukan hanya perlindungan konsumen, tetapi juga dorong nilai ekonomi dan kualitas produk, relevan dengan program pemerintah serta tren global.

Anggota DPR RI mengapresiasi Inovasi SPPG Polda Kalsel dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama penerapan SOP ketat dan teknologi canggih yang patut dicontoh.

Nusa Tenggara Barat (NTB) berpotensi besar menjadi poros ekonomi syariah. Artikel ini mengulas bagaimana Industri Halal NTB sedang membangun ekosistem terpadu dari hulu ke hilir untuk kemandirian ekonomi.

DPRD Banjarmasin menginisiasi rancangan Perda Makanan Halal Banjarmasin untuk menjamin kesehatan dan kehalalan kuliner. Langkah ini didukung Pemkot demi pariwisata dan UMKM.