Sritex

Dia menyebut nilai-nilai kepemimpinan yang pegang bersumber dari keterlibatannya di Yayasan Keluarga Bung Hatta serta aktivitasnya di Muhammadiyah.

Mantan Dirut Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, mengajukan eksepsi di Pengadilan Tipikor Semarang dan menilai dakwaan kerugian negara Rp1,3 triliun belum sah.

Penyitaan aset Sritex tersebut dilakukan pada Selasa, 7 Oktober 2025, yang juga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang alias TPPU.

Aset-aset itu tersebar di Kecamatan Nguter dan Kecamatan Sukoharjo.

Ketiga tersangka tersebut selanjutnya akan menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Tipikor (Tipikor) Semarang.

"Tim Jaksa Penuntut Umum akan segera mempersiapkan surat dakwaan untuk pelimpahan berkas perkara tersebut ke pengadilan," ujar Kapuspenkum Kejagung, Anang.

Berdasarkan data Kejagung, aset yang disita berupa tanah di sejumlah wilayah Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut.

Penetapan status tersebut menjadi pengembangan dari tindak pidana asal perkara korupsi pemberian kredit oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero)

Hal itu disampaikan Iwan Kurniawan usai Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Kedua instansi memang terbiasa berkoordinasi sebagai sesama penegak hukum.

Dengan keberadaan investor tersebut, kemungkinan Sritex akan beroperasi kembali sesuai hasil kesepakatan dengan pemerintah pusat.

Penyidik tengah mendalami ke mana pembayaran kredit oleh tersangka Iwan Setiawan Lukminto, untuk perusahaan atau pribadi.

Sritex telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada ribuan perkerja sejak dinyatakan pailit pada Oktober 2024 silam.

Kejaksaan Agung menetapkan status tersangka mantan Direktur Utama PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto

Status Iwan bos Sritex yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung tak membuat mantan pekerja khawatir akan pemenuhan hak usai PHK.

"Tanggung jawab itu tetap harus dibebani kepada manajemen yang lain, tidak bisa tidak".

Ada mantan karyawan Sritex yang kaget ada pula yang menanggapi biasa.

Wamenaker meminta manajemen atau pihak terkait PT Sri Rejeki Isman (Sritex) untuk tidak abai dalam membayar pesangon dan hak-hak mantan pekerjanya.

Total kredit macet di dua bank itu mencapai Rp3 triliun. Apakah kasus ini hanya berhenti sampai direksi bank dan bos Sritex?

Kejagung pemberian kredit oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) serta PT Bank DKI kepada Sritex tak sesuai aturan.