Harga Es Batangan Aceh Barat Daya Melonjak Drastis, Nelayan dan UMKM Menjerit

Krisis listrik pascabencana hidrometeorologi memicu lonjakan harga es batangan Aceh Barat Daya hingga tiga kali lipat, menambah beban berat nelayan dan UMKM.

Harga es batangan di Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami kenaikan drastis hingga mencapai Rp100 ribu per batang. Kondisi ini terjadi setelah aliran listrik padam selama tiga pekan pascabencana hidrometeorologi melanda Aceh. Lonjakan harga ini sangat membebani nelayan serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah tersebut.

Sekretaris Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA), Erisman, menyatakan bahwa situasi ini menambah beban berat bagi masyarakat. Pasokan es batangan lokal yang lumpuh akibat krisis listrik memaksa daerah tersebut mendatangkan es dari luar provinsi, khususnya dari Sumatera Utara. Akibatnya, harga jual ikan hasil tangkapan nelayan juga turut terdampak.

Sebelumnya, harga es batangan hanya sekitar Rp30 ribu per batang, namun kini melonjak lebih dari tiga kali lipat. Selain itu, kelangkaan gas LPG subsidi tiga kilogram juga memperparah kondisi, menyebabkan sebagian usaha kecil terpaksa berhenti beroperasi. Pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi darurat sosial ini.

Dampak Kenaikan Harga Es bagi Nelayan

Kenaikan harga es batangan secara signifikan menjadi tantangan besar bagi para nelayan di Aceh Barat Daya. Biaya operasional melaut mereka meningkat drastis karena es adalah komponen penting untuk menjaga kesegaran ikan hasil tangkapan. Tanpa es yang memadai, kualitas ikan akan menurun dan harga jualnya pun terancam.

Erisman menjelaskan bahwa lonjakan harga ini secara langsung berdampak pada biaya operasional nelayan. Dari harga normal Rp30 ribu, kini mereka harus membayar Rp100 ribu per batang, yang tentu saja mengurangi margin keuntungan. Situasi ini dapat mengancam keberlangsungan mata pencarian ribuan nelayan.

Pasokan es yang berkurang di daerah setempat memaksa ketergantungan pada pasokan dari luar provinsi, seperti Sumatera Utara. Hal ini tidak hanya meningkatkan harga, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian ketersediaan. Nelayan menjadi sangat rentan terhadap fluktuasi pasokan dan harga yang tidak stabil.

Krisis Ganda: Es dan LPG Memukul UMKM

Tidak hanya nelayan, pelaku UMKM di Aceh Barat Daya juga merasakan dampak serius dari krisis ini. Kelangkaan es batangan yang parah turut dirasakan oleh usaha-usaha yang bergantung pada pendingin, seperti pedagang ikan, warung makan, atau usaha minuman. Mereka kesulitan menjaga kualitas produk tanpa es yang cukup.

Selain masalah es, kelangkaan gas LPG subsidi tiga kilogram juga menjadi pukulan telak bagi UMKM. Banyak usaha kecil, seperti warung makan, kedai kopi, atau usaha katering, yang sangat bergantung pada LPG untuk operasional harian mereka. Tanpa pasokan gas yang stabil, sebagian usaha terpaksa menghentikan aktivitasnya.

Erisman menyoroti bahwa meskipun Aceh Barat Daya bukan daerah yang mengalami bencana langsung, masyarakatnya tetap terdampak parah. Kelangkaan gas dan listrik padam telah menciptakan kondisi darurat sosial. Bagi warga perkotaan dan pelaku usaha, gas dan es bukan sekadar kebutuhan, melainkan penopang ekonomi rakyat.

Seruan Mendesak kepada Pemerintah Daerah

Melihat kondisi yang semakin memburuk, Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk segera bertindak. Erisman menegaskan bahwa ini adalah "darurat sosial yang harus segera ditangani". Intervensi pemerintah sangat dibutuhkan untuk meringankan beban masyarakat.

Langkah konkret yang diminta termasuk memfasilitasi ketersediaan es batangan bagi nelayan dan pasokan LPG agar harganya tetap terjangkau. Pemerintah diharapkan dapat mencari solusi jangka pendek dan panjang untuk memastikan stabilitas pasokan energi dan logistik penting ini. Koordinasi dengan pihak terkait, seperti PLN dan distributor LPG, menjadi krusial.

Meskipun warga pedesaan mungkin bisa beralih ke kayu bakar, solusi tersebut tidak berlaku bagi pelaku usaha dan warga perkotaan. Es dan gas merupakan fondasi ekonomi bagi mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memprioritaskan penanganan masalah ini agar roda perekonomian lokal dapat terus berjalan dan masyarakat tidak semakin terpuruk.

Sumber: AntaraNews