Luhut: Pejabat Persulit Bisnis Bakal Dipecat

Luhut mendorong agar pengusaha melaporkan segala keluhan yang mereka hadapi terkait usaha.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini mengungkapkan keseriusannya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi pengusaha akibat oknum pejabat pemerintah. Dalam acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Shangri-La Hotel, Jakarta, Selasa (18/2), Luhut menegaskan bahwa ia siap melaporkan pejabat yang mempersulit bisnis langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Luhut juga menekankan pentingnya transparansi, mendorong pengusaha untuk melaporkan segala keluhan yang mereka hadapi terkait kebijakan atau tindakan pejabat yang menghambat kelancaran usaha. Ia dengan tegas meminta Prabowo untuk segera memecat pejabat yang tidak kooperatif.

"Jika Anda ada keluhan lagi, jangan sungkan, datang kepada kami. Saya bakal laporkan kepada Presiden. Pak, jika Anda tidak bisa menangani ini, pecat saja," ungkap Luhut dalam pidatonya.

Ia lebih lanjut menekankan bahwa tidak ada alasan untuk mempertahankan pejabat yang mengganggu kinerja pemerintah demi kepentingan pribadi.

Pengalaman Luhut Sebagai Pengusaha

Luhut, yang sebelumnya juga berpengalaman sebagai seorang pengusaha, menyadari tantangan besar yang dihadapi sektor bisnis Indonesia. Ia menjelaskan bahwa iklim bisnis yang sehat dan kondusif harus menjadi prioritas pemerintah.

Luhut berjanji akan terus berusaha memastikan bahwa kepentingan negara, khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, selalu menjadi fokus utama, meskipun terkadang ada tantangan besar yang datang dari birokrasi.

"Saya berjanji, kepentingan saya dan Presiden adalah bagaimana membuat negara ini lebih baik. Jangan ragu jika Anda menciduk ada pejabat pemerintah meminta ini-itu, ceritakan saja," tambah Luhut, memastikan bahwa pemerintah siap untuk bertindak tegas demi menciptakan iklim bisnis yang lebih baik.

Efisiensi Anggaran dan Potensinya untuk Mendorong Ekonomi Lokal

Selain membahas soal hambatan birokrasi, Luhut juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran pemerintah. Ia menilai langkah efisiensi yang diterapkan akan sangat baik untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah, serta menciptakan dampak positif bagi perekonomian lokal. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pemerintah tetap harus berhati-hati dalam mengalokasikan dana sebesar Rp300 triliun.

Luhut memberikan contoh dari negara seperti Perancis, yang berhasil melibatkan sektor swasta dalam mendorong 85% perekonomiannya. Hal ini mengurangi ketergantungan terhadap anggaran pemerintah, yang hanya sekitar 50% dari total anggaran nasional.

"Di Perancis, usaha besar dan menengahnya, 85 persen dari ekonominya digerakkan oleh perusahaan swasta. Sehingga hanya 50 persen dari anggaran pemerintah," jelas Luhut.

Keyakinan Presiden Prabowo Terhadap Efisiensi Anggaran

Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan keyakinannya bahwa program efisiensi anggaran yang ia terapkan akan mencapai keberhasilan dan memberikan manfaat bagi rakyat. Meskipun banyak mendapat tantangan dan pertentangan dari berbagai pihak, Prabowo tetap teguh pada pilihannya. Menurutnya, penghematan anggaran ini akan sangat bermanfaat untuk kemajuan Indonesia dalam jangka panjang.

"Kita mau adakan perbaikan, ya biasanya dilawan oleh mereka-mereka yang biasanya tidak suka kebaikan. Tapi kita akan berhasil, karena kita berada di pihak yang benar. Kita membela rakyat banyak. Rakyat mengerti," seru Prabowo.

Respons Positif dari Dunia Usaha

Kebijakan efisiensi anggaran ini juga mendapat respons positif dari kalangan pengusaha. Ketua Dewan Pengawas Indonesian Business Council (IBC), Arsjad Rasjid, menilai bahwa kebijakan pemangkasan anggaran ini membuka peluang besar bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek negara.

Menurut Arsjad, kebijakan ini memberikan ruang bagi sektor swasta untuk ikut serta dalam pembangunan infrastruktur, yang selama ini menjadi domain pemerintah. Ia menilai bahwa keterlibatan swasta dalam pengelolaan proyek-proyek penting seperti bandara dan transportasi umum akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

"Ini adalah kesempatan luar biasa bagi pengusaha dalam maupun luar negeri untuk berpartisipasi. Yang penting pemerintah mendapatkan pendapatan dari pajak dan sektor lainnya," ujar Arsjad.