Pemkab Biak Numfor Ajukan RAPBD 2026 Senilai Rp1,4 Triliun ke DPRK

Pemerintah Kabupaten Banggai bersama DPRD resmi menetapkan APBD Banggai 2026 sebesar Rp2,72 triliun. Anggaran ini akan dialokasikan untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat, menunjukkan komitmen tata kelola yang akuntabel.

DPRD Kota Mataram telah resmi mengesahkan APBD Mataram 2026 senilai Rp1,67 triliun lebih, menandai komitmen pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama DPRD telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) 2026, yang difokuskan pada percepatan peningkatan layanan publik dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Pemerintah Provinsi Riau mengajukan nota keuangan RAPBD Riau 2026 senilai Rp8,25 triliun dalam rapat paripurna DPRD, fokus pada peningkatan PAD dan pengelolaan anggaran yang akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menyampaikan rancangan APBD Barito Utara 2026 kepada DPRD, siap menjadi instrumen utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

DPRD Jawa Barat mengungkapkan RAPBD Jabar 2026 akan memuat 350 kegiatan dengan total volume anggaran sekitar Rp29,1 triliun, namun menghadapi tantangan penurunan akibat tertundanya Transfer Pusat ke Daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyerahkan nota keuangan RAPBD Jabar 2026 ke DPRD, menargetkan pendapatan Rp28,78 triliun dan belanja Rp28,49 triliun. Simak rinciannya!

BPKAD Biak Numfor melaporkan realisasi pendapatan daerah Biak Numfor hingga triwulan III 2025 mencapai Rp941,3 miliar. Akankah target Rp1,37 triliun tercapai 100%?

DPRD Banjarmasin memastikan akan kritis dalam membahas rancangan APBD 2026 senilai Rp2,1 triliun, menyoroti target pendapatan dan program prioritas demi kemajuan kota.

Seluruh fraksi DPRK Manokwari secara aklamasi menyetujui APBD Perubahan 2025, dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat. Simak rincian perubahan anggarannya!

Pendapatan Daerah Pulang Pisau pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 diproyeksikan mencapai Rp1,161 triliun. Simak bagaimana Pemkab Pulang Pisau mengalokasikan anggaran ini untuk pembangunan dan mengatasi defisit!

Adapun rincian terdiri dari pendapatan negara Rp3.153,6 triliun, belanja negara Rp3.842,7 triliun, serta defisit anggaran sebesar Rp689,1 triliun.

Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan Program Desa Nelayan Modern di World Economic Forum (WEF) Davos, bertujuan memodernisasi hingga 5.000 desa nelayan demi kesejahteraan jutaan warga Indonesia.

DPRK Biak Numfor menyuarakan harapan agar Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto fokus pada pembangunan rumah layak huni bagi warga di kampung, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

Dinas Pendidikan Biak Numfor menegaskan Beasiswa PIP KBP sangat membantu pendidikan anak asli Papua (OAP). Ribuan pelajar kini terbantu, memastikan akses pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Biak Numfor memperkuat pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan (BOSP) 2026, bertujuan mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan di tingkat sekolah dasar.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memperketat validasi Jaminan Sosial OAP Biak Numfor untuk tenaga kerja rentan, memastikan bantuan tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan warga asli Papua.

Kejaksaan Negeri Biak Numfor serius menindaklanjuti dugaan korupsi dana reses DPRK Supiori tahun 2022-2023 senilai Rp1 miliar, dengan memeriksa 13 saksi dan berkomitmen menuntaskan kasus.

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Morut) memastikan program pembangunan daerahnya selaras dengan visi Provinsi Sulawesi Tengah dan program nasional untuk percepatan pembangunan. Bagaimana Morut mengintegrasikan ini?

Pemprov dan DPRD Banten menyepakati KUA-PPAS 2026 Banten dengan fokus efisiensi anggaran, pemerataan pembangunan, dan penguatan ekonomi rakyat untuk RAPBD 2026.

Anggota DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI untuk menjaga pembangunan infrastruktur prioritas tetap berjalan, meskipun Dana Bagi Hasil (DBH) dipangkas, demi kepentingan publik.

DPRD Gorontalo Utara berkomitmen menindaklanjuti setiap Aspirasi Masyarakat Gorontalo Utara yang disampaikan, meski di tengah efisiensi anggaran. Bagaimana prosesnya?

DPRD Gorontalo Utara menyoroti ketiadaan fasilitas pembuangan sampah yang memicu tumpukan di jalan utama. Aspirasi warga ini akan diperjuangkan dalam RAPBD 2026.