Keuangan Daerah

Kementerian Keuangan melalui DJPb memastikan penyaluran Dana Otsus Papua Barat dan Papua Barat Daya tahun 2025 telah 100 persen, mencapai Rp3,257 triliun. Simak rinciannya!

Mendagri Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah membenahi tata kelola keuangan untuk mencapai target Realisasi APBD 2025 yang optimal, demi dongkrak ekonomi lokal.

Bank Jateng membagikan dividen senilai Rp1,12 triliun kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jateng pada 2025, memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) mengingatkan mantan petinggi PT Bangun Banua untuk kooperatif dalam penyelidikan dugaan korupsi yang berpotensi merugikan daerah.

Jelang akhir tahun 2025, realisasi anggaran Karawang untuk pendapatan dan belanja daerah masih jauh dari target, dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terus memantau capaian ini.

DPRD Gorontalo Utara telah menganggarkan gaji untuk 1.112 PPPK Paruh Waktu di tahun 2026, namun besaran Rp300 ribu per bulan menuai perhatian. Simak detailnya!

Pemerintah Kabupaten Banggai bersama DPRD resmi menetapkan APBD Banggai 2026 sebesar Rp2,72 triliun. Anggaran ini akan dialokasikan untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat, menunjukkan komitmen tata kelola yang akuntabel.

DPRD Provinsi Jambi resmi mengesahkan APBD Jambi 2026 senilai Rp3,7 triliun. Meskipun anggaran terbatas, Gubernur Al Haris tegaskan komitmen penggunaan dana secara maksimal.

Pemerintah Provinsi Riau mengajukan nota keuangan RAPBD Riau 2026 senilai Rp8,25 triliun dalam rapat paripurna DPRD, fokus pada peningkatan PAD dan pengelolaan anggaran yang akuntabel.

Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih adanya Anggaran Pemda Mengendap sebesar Rp203 triliun di bank, padahal realisasi belanja daerah stagnan. Mengapa ini bisa terjadi?

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyerahkan nota keuangan RAPBD Jabar 2026 ke DPRD, menargetkan pendapatan Rp28,78 triliun dan belanja Rp28,49 triliun. Simak rinciannya!

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Selatan (Kalsel) berpotensi mengalami penambahan signifikan sebesar Rp21 miliar setiap bulan, berasal dari bunga deposito dana daerah di Bank Kalsel, sebuah kabar baik bagi kas daerah.

Hingga 24 Oktober 2025, Realisasi PAD Bantul telah menembus angka Rp608,9 miliar, mendekati target tahunan Rp773 miliar. Akankah Bantul melampaui target pendapatan daerahnya?

Penjabat Bupati Bangka Jantani Ali mengungkapkan Aplikasi Sedulang berhasil meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan. Temukan bagaimana inovasi digital ini mengubah pengelolaan pajak!

Penyaluran KUR Sulsel hingga September 2025 tembus Rp12,20 triliun, menjadikannya yang tertinggi di luar Pulau Jawa. Sektor pertanian mendominasi, namun sektor perikanan masih jadi tantangan.

BPKAD Kabupaten Jayapura memastikan penyerapan anggaran Jayapura berjalan optimal hingga akhir Oktober 2025, tanpa ada dana mengendap. Bagaimana strategi mereka?

Realisasi Pendapatan Negara Aceh mencapai Rp3,88 triliun atau 55,92% hingga September 2025. Angka ini menarik perhatian, bagaimana rincian penerimaannya?

Pemkab Pasuruan menyiapkan strategi ambisius untuk memperkuat PAD Pasuruan hingga 2026. Dengan digitalisasi dan pengawasan ketat, akankah target ini tercapai?

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan umumkan posisi kas daerah (RKUD) setiap hari melalui media sosial. Langkah ini mendorong transparansi anggaran, seperti saat ia menjabat Bupati Purwakarta.

Mendagri dan Menkeu sepakat dana daerah tidak boleh mengendap di bank, meski ada selisih data Rp18 triliun. Apa penyebab perbedaan angka ini dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat?