Pemkab Tanjab Barat Harap Program Hilirisasi Kelapa Terealisasi 2026, Dongkrak Ekonomi Petani

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menaruh harapan besar pada program hilirisasi kelapa yang ditargetkan terealisasi 2026 guna mendongkrak perekonomian petani.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), Provinsi Jambi, menaruh harapan besar. Mereka menargetkan pembangunan pabrik industri hilirisasi komoditas kelapa dapat terwujud pada tahun 2026. Inisiatif ini diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat secara signifikan.

Wakil Bupati Tanjab Barat, Katamso, menyatakan pihaknya telah menerima sinyal positif dari pemerintah pusat. Rencana pembangunan industri hilirisasi kelapa di Tanjab Barat diharapkan terealisasi tahun depan. Program ini merupakan hasil pertemuan Pemkab dengan Bappenas dan Kementerian Pertanian RI.

Tanjab Barat kini masuk dalam program pengembangan hilirisasi kelapa nasional. Meskipun detail teknis pengolahan produk turunan kelapa belum final, potensi peningkatan nilai tambah komoditas ini sangat besar. Hal ini akan menjawab kebutuhan petani untuk harga kelapa yang lebih stabil dan menguntungkan.

Potensi Besar Kelapa Tanjab Barat dan Harapan Petani

Provinsi Jambi merupakan produsen kelapa terbesar keempat secara nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 mencatat luas tanaman kelapa dalam di Jambi mencapai 118.779 hektare. Total produksi kelapa dalam di provinsi ini mencapai 105.255 ton.

Dari luasan tersebut, sekitar 50 persen perkebunan kelapa dalam berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ini mencakup area mendekati 59 ribu hektare. Kontribusi produksi dari Tanjab Barat mencapai sekitar 50 persen dari total produksi kelapa dalam Provinsi Jambi.

Wakil Bupati Katamso mengakui, "Hadirnya industri pengelolaan produk turunan kelapa sudah jadi mimpi kami sejak lama. Mudah-mudahan saja terwujud sehingga ekonomi petani meningkat." Selama ini, petani kelapa belum menikmati harga yang baik. Tidak ada ketentuan standar harga pasaran seperti kelapa sawit.

Pemkab Tanjab Barat sedang membentuk tim ekonomi untuk mengatasi masalah ini. Salah satu rekomendasi yang akan diajukan adalah penetapan standar harga bawah kelapa oleh pemerintah. Saat ini, produksi kelapa petani banyak diambil pedagang pengumpul dengan harga relatif murah untuk dipasok ke Riau.

Tantangan Infrastruktur dan Peran Pusat dalam Pengembangan Hilirisasi

Selain fokus pada hilirisasi, Pemkab Tanjab Barat juga menyoroti pentingnya perhatian pemerintah pusat terhadap infrastruktur. Kondisi tanggul perkebunan kelapa menjadi perhatian utama. Dari 784 kilometer tanggul di Tanjab Barat, hanya sekitar 20 persen yang telah diperbaiki.

Keberadaan tanggul sangat penting untuk menjaga stabilitas produksi kebun kelapa petani. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tanjab Barat tidak mencukupi untuk membiayai perbaikan seluruh tanggul. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mengatasi kendala ini.

Tanjab Barat memiliki posisi strategis sebagai lintasan ekonomi jalur laut yang ramai. Setiap hari, sekitar 320 orang melintasi wilayah ini untuk aktivitas perekonomian. Jalur ini menjadi akses penting untuk pasokan komoditas dari Riau, Palembang, dan Lampung.

Keberhasilan program hilirisasi kelapa pada tahun 2026 akan sangat bergantung pada sinergi. Dukungan penuh dalam bentuk investasi industri dan perbaikan infrastruktur akan menjadi kunci utama. Ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga memperkuat ekonomi regional.

Sumber: AntaraNews